Yusril: "Quick Count" Hanya untuk Menggiring Opini

Kompas.com - 10/04/2014, 22:24 WIB
Yusril Izha Mahendra KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, hasil hitung cepat (quick count) hanya bertujuan menggiring opini untuk perhitungan resmi yang akan dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, PBB berada di posisi terbawah bersama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Itu semua bagian dari penggiringan opini yang nantinya hasil akhir pemilu harus menyesuaikan diri dengan hasil quick count," kata Yusril melalui pesan singkat, Kamis (10/4/2014).

Dalam sejumlah hasil hitung cepat, perolehan suara PBB dan PKPI tak mencapai ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Yusril menuding PBB dan PKPI telah dikondisikan untuk tidak mengikuti Pemilu 2014. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

"Sejak awal PBB dan PKPI mereka kondisikan untuk tidak ikut pemilu," ujar bakal calon presiden dari PBB itu.

Seperti diketahui, PBB dan PKPI ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu oleh KPU setelah gugatannya dimenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). PBB mendapat nomor urut 14 dan PKPI di nomor 15.

Sementara itu, berdasarkan hasil hitung cepat, PKPI dan PBB terancam tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat karena perolehan suara di bawah syarat ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen.

Hasil Hitung Cepat Kompas dengan data terkumpul 93 persen, Kamis (10/4/2014), pukul 22.21 WIB. PBB berada di peringkat 11 dengan 1,5 persen suara. Sementara, PKPI berada di urutan buncit dengan 0,94 persen suara.

Adapun, quick count Indikator Politik Indonesia yang ditayangkan Metro TV, PKPI juga berada di urutan buncit dengan angka 0,94 persen dan PBB sebesar 1,53 persen. Hasil itu berdasarkan data yang terkumpul sebesar 77 persen. Begitu pula hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia yang ditayangkan TV One berdasarkan data yang terkumpul sebesar 79,8 persen. PKPI berada di urutan paling bawah dengan angka 0,97 persen dan PBB 1,34 persen.

Hasil hitung cepat bukan hasil resmi karena hasil resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Mei mendatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X