Trauma Orba, PDI-P Dinilai Sulit Koalisi dengan Golkar

Kompas.com - 10/04/2014, 18:16 WIB
Bakal calon presiden PDIP Joko Widodo dan bakal calon presiden Golkar Aburizal Bakri bertemu di salah satu acara televisi nasional, Rabu (9/4/2014). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoBakal calon presiden PDIP Joko Widodo dan bakal calon presiden Golkar Aburizal Bakri bertemu di salah satu acara televisi nasional, Rabu (9/4/2014).
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar sulit terjadi dalam pemilu presiden mendatang. Pasalnya, PDIP masih mengingat perlakuan Golkar saat Orde Baru.

"Kalau (koalisi) dengan Golkar agak riskan. Perlakuan Golkar di masa Orde Baru terhadap PDIP yang saat itu masih menggunakan nama PDI masih menyimpan trauma bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, khususnya di kalangan kaum tua," kata Said, Kamis (10/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Said mengatakan, jika melihat hasil hitung cepat dalam Pileg 2014, PDIP kesulitan mengajukan sendiri capresnya. Pasalnya, ada syarat untuk mengusulkan capres, yakni harus memiliki bekal 25 persen suara sah nasional atau mampu menyabet 20 persen kursi DPR.

Said melihat peluang PDIP untuk menggandeng Partai Gerindra atau Partai Demokrat justru akan lebih sulit lagi.

"Kali ini Prabowo Subianto sepertinya tidak akan mau turun kelas jadi cawapres. Sementara PDIP terlalu besar gengsinya untuk berkoalisi dengan Demokrat yang selama ini menjadi seteru politiknya," katanya.

"Memang masih ada PKB, PAN, PPP, Nasdem, PKS atau Hanura yang bisa membantu PDIP agar tetap bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti. Tetapi ini juga tidak mudah," katanya.

Menurutnya, parpol-parpol seperti PPP, PKS dan Hanura akan cenderung merapat ke Golkar atau Gerindra. Dengan demikian, tersisa PKB, PAN dan NasDem. Dengan tiga partai tersisa itu, kata Said, PDIP akan menghadapi dilema. Bila PDIP memilih PKB, maka PAN bisa lari ke Golkar ataupun Gerindra.

"Karena peluang Hatta Rajasa menjadi cawapres Jokowi akan mengecil di saat PAN, PKB dan PDIP dalam satu koalisi. PDIP akan menimbang antara memilih cawapres dari PKB atau PAN. Begitu pun sebaliknya," katanya.

"Kalau demikian petanya, maka PDIP kemungkinan akan berkoalisi hanya dengan dua sampai tiga parpol saja, yaitu PKB atau PAN, NasDem dan PKPI. Itupun kalau PKPI tidak merapat ke Golkar. Sementara PBB sepertinya akan memilih ke Gerindra," pungkasnya.



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X