Trauma Orba, PDI-P Dinilai Sulit Koalisi dengan Golkar

Kompas.com - 10/04/2014, 18:16 WIB
Bakal calon presiden PDIP Joko Widodo dan bakal calon presiden Golkar Aburizal Bakri bertemu di salah satu acara televisi nasional, Rabu (9/4/2014). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoBakal calon presiden PDIP Joko Widodo dan bakal calon presiden Golkar Aburizal Bakri bertemu di salah satu acara televisi nasional, Rabu (9/4/2014).
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Golkar sulit terjadi dalam pemilu presiden mendatang. Pasalnya, PDIP masih mengingat perlakuan Golkar saat Orde Baru.

"Kalau (koalisi) dengan Golkar agak riskan. Perlakuan Golkar di masa Orde Baru terhadap PDIP yang saat itu masih menggunakan nama PDI masih menyimpan trauma bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, khususnya di kalangan kaum tua," kata Said, Kamis (10/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Said mengatakan, jika melihat hasil hitung cepat dalam Pileg 2014, PDIP kesulitan mengajukan sendiri capresnya. Pasalnya, ada syarat untuk mengusulkan capres, yakni harus memiliki bekal 25 persen suara sah nasional atau mampu menyabet 20 persen kursi DPR.

Said melihat peluang PDIP untuk menggandeng Partai Gerindra atau Partai Demokrat justru akan lebih sulit lagi.

"Kali ini Prabowo Subianto sepertinya tidak akan mau turun kelas jadi cawapres. Sementara PDIP terlalu besar gengsinya untuk berkoalisi dengan Demokrat yang selama ini menjadi seteru politiknya," katanya.

"Memang masih ada PKB, PAN, PPP, Nasdem, PKS atau Hanura yang bisa membantu PDIP agar tetap bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti. Tetapi ini juga tidak mudah," katanya.

Menurutnya, parpol-parpol seperti PPP, PKS dan Hanura akan cenderung merapat ke Golkar atau Gerindra. Dengan demikian, tersisa PKB, PAN dan NasDem. Dengan tiga partai tersisa itu, kata Said, PDIP akan menghadapi dilema. Bila PDIP memilih PKB, maka PAN bisa lari ke Golkar ataupun Gerindra.

"Karena peluang Hatta Rajasa menjadi cawapres Jokowi akan mengecil di saat PAN, PKB dan PDIP dalam satu koalisi. PDIP akan menimbang antara memilih cawapres dari PKB atau PAN. Begitu pun sebaliknya," katanya.

"Kalau demikian petanya, maka PDIP kemungkinan akan berkoalisi hanya dengan dua sampai tiga parpol saja, yaitu PKB atau PAN, NasDem dan PKPI. Itupun kalau PKPI tidak merapat ke Golkar. Sementara PBB sepertinya akan memilih ke Gerindra," pungkasnya.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X