"Efek Jokowi" Rekaan Lembaga Survei Belaka

Kompas.com - 10/04/2014, 08:02 WIB
Gubernur Jakarta Joko Widodo dan sang istri Iriana memamerkan jari kelingkingnya usai menggunakan hak suara di TPS 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Fabian Januarius KuwadoGubernur Jakarta Joko Widodo dan sang istri Iriana memamerkan jari kelingkingnya usai menggunakan hak suara di TPS 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, hasil hitung cepat pemilu legislatif mematahkan berbagai prediksi dari lembaga survei. Salah satunya soal fenomena "Jokowi effect".

"Ternyata, 'Jokowi effect' hanya rekaan sejumlah lembaga survei," ujar Romahurmuziy, dalam siaran pers, Kamis (10/4/2014). Dia pun mempertanyakan penjelasan beragam lembaga survei yang mengatakan pengusungan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden akan mendongkrak perolehan suara PDI-P hingga 36 persen.

Romahurmuziy mengatakan, PPP sudah berulang kali menegaskan survei hanya memotret kinerja "media di udara". Padahal, ujar dia, pemilu merupakan kombinasi "kerja udara" sekaligus "kerja darat". "Ini semakin menguatkan sinyalemen PPP bahwa survei pra-pemilu lebih merupakan penggiringan opini orderan daripada potret keadaan yang sesungguhnya."

Menurut Romahurmuziy, beragam survei salah melihat perolehan suara partai politik berbasis massa Islam. Fakta dari data sementara perolehan suara pemilu legislatif, ujar dia, hanya PKS dari kategori partai politik berbasis massa Islam yang mengalami penurunan suara.

"Bahkan, PPP dan PKB menguat tajam di atas 40 persen dari perolehan Pemilu 2009," kata Romahurmuziy. "Insya Allah ini pertanda kebangkitan PPP. Saya optimistis dalam perolehan kursi, PPP akan mendapatkan posisi empat besar."

Seperti diberitakan, PDI-P berada di posisi teratas hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan suara di kisaran 18 sampai 20 persen. Meski begitu, capaian tersebut jauh dari target yang sebelumnya dipatok di kisaran 27 persen.

Sejumlah pengamat mengatakan, PDI-P tak berhasil memenuhi target karena tak mampu memaksimalkan "Jokowi Effect". Salah satu penyebabnya menurut mereka adalah keterlambatan PDI-P menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X