Kompas.com - 10/04/2014, 08:02 WIB
Gubernur Jakarta Joko Widodo dan sang istri Iriana memamerkan jari kelingkingnya usai menggunakan hak suara di TPS 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014). Fabian Januarius KuwadoGubernur Jakarta Joko Widodo dan sang istri Iriana memamerkan jari kelingkingnya usai menggunakan hak suara di TPS 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, hasil hitung cepat pemilu legislatif mematahkan berbagai prediksi dari lembaga survei. Salah satunya soal fenomena "Jokowi effect".

"Ternyata, 'Jokowi effect' hanya rekaan sejumlah lembaga survei," ujar Romahurmuziy, dalam siaran pers, Kamis (10/4/2014). Dia pun mempertanyakan penjelasan beragam lembaga survei yang mengatakan pengusungan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden akan mendongkrak perolehan suara PDI-P hingga 36 persen.

Romahurmuziy mengatakan, PPP sudah berulang kali menegaskan survei hanya memotret kinerja "media di udara". Padahal, ujar dia, pemilu merupakan kombinasi "kerja udara" sekaligus "kerja darat". "Ini semakin menguatkan sinyalemen PPP bahwa survei pra-pemilu lebih merupakan penggiringan opini orderan daripada potret keadaan yang sesungguhnya."

Menurut Romahurmuziy, beragam survei salah melihat perolehan suara partai politik berbasis massa Islam. Fakta dari data sementara perolehan suara pemilu legislatif, ujar dia, hanya PKS dari kategori partai politik berbasis massa Islam yang mengalami penurunan suara.

"Bahkan, PPP dan PKB menguat tajam di atas 40 persen dari perolehan Pemilu 2009," kata Romahurmuziy. "Insya Allah ini pertanda kebangkitan PPP. Saya optimistis dalam perolehan kursi, PPP akan mendapatkan posisi empat besar."

Seperti diberitakan, PDI-P berada di posisi teratas hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan suara di kisaran 18 sampai 20 persen. Meski begitu, capaian tersebut jauh dari target yang sebelumnya dipatok di kisaran 27 persen.

Sejumlah pengamat mengatakan, PDI-P tak berhasil memenuhi target karena tak mampu memaksimalkan "Jokowi Effect". Salah satu penyebabnya menurut mereka adalah keterlambatan PDI-P menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X