Keterbatasan Politik Populis

Kompas.com - 09/04/2014, 16:30 WIB
Ilustrasi Kompas CetakIlustrasi
EditorSandro Gatra


KOMPAS.com - HADIRNYA Jokowi dalam konstelasi politik Indonesia mutakhir, terlepas dari pro-kontra yang menyertainya, menggambarkan bekerjanya ranah populisme politik.

Gaya ”blusukan” yang sesungguhnya lazim saja dilakukan yang lain, di tangan Jokowi—panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo—tampak lebih alamiah. Jokowi, yang oleh Megawati Soekarnoputri belakangan ini disebut ”Si Kerempeng”, nyaris dengan modal ”keluguannya” justru mampu jadi magnet politik yang kuat bukan hanya di akar rumput, melainkan juga elite politik.

Bukan hanya Jokowi, isu-isu politik para bakal calon presiden dan partai-partai politik umumnya juga populis. Banyak yang berjanji memerangi pengangguran dan kemiskinan, juga isu-isu praktis kerakyatan lainnya, yang intinya kalau partai menang, rakyat sejahtera.

Isu-isu populis memang sederhana, kalau bukan menyederhanakan masalah, sering kurang masuk akal dan hiperbolik, tetapi punya daya buai yang tinggi. Dalam logika politik populer, di mana dukungan politik diperebutkan secara elektoral, pendekatan populis tidak terhindarkan. Capres, partai, atau entitas politik apa pun berlomba menempuh langkah populis meraih simpati publik luas.


Ruang alternatif

Populisme politik memang berurusan dengan popularitas politik kendati definisi dan tinjauannya beragam membentang dari konteks gaya komunikasi hingga ideologis. Raadt, Hollanders, dan Krouwel (2004) mencatat, populisme—setidaknya secara wacana ideologis—menolak kemapanan dan politik yang monoton kendatipun tidak anti demokrasi atau anti politik. Politik populis membawa-bawa ”rakyat” dan ”anti kemapanan”, dan menyambungkannya dengan kekuasaan.

Populisme, catat Francisco Panizza (2005), merupakan bagian dari lanskap politik modern yang akan selalu bertahan. Merujuk Laclau (2005), praktik populis muncul dari kegagalan lembaga- lembaga sosial dan politik ketika meningkatnya tuntutan tidak disertai oleh meningkatnya ketidakmampuan sistem kelembagaan untuk menyerap mereka. Dari sini, kita bisa mencatat populisme hadir ketika orang relatif tidak percaya pada representasi kelembagaan formal yang seolah tidak mampu berbuat apa-apa.

Dalam kondisi ketika lembaga formal defisit kepercayaan, karena ciri-ciri umumnya birokratis dan korup, hadirnya para pejabat politik baru yang bergaya kepemimpinan alternatif segera menjadi pusat perhatian. Di Indonesia, publik pernah memperbincangkan fenomena kepemimpinan Mbah Maridjan meski jabatannya sekadar juru kunci Gunung Merapi. Maridjan ketika itu muncul sebagai ekstrem lain dari alternatif gaya kepemimpinan formal yang menonjol di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sisi lain, kita juga mulai melihat ketika itu ulasan-ulasan media tentang para pejabat politik lokal yang menonjol alternatif kepemimpinannya. Masuk di ranah ini, belakangan antara lain Jokowi.

Belum lekang dalam ingatan ketika Jokowi diusung PDI-P dan Gerindra sebagai calon gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Dari sudut ekstremitas gaya kepemimpinan, kehadiran Jokowi dalam Pilkada DKI itu menggusur Faisal Basri yang sebelumnya berposisi sebagai ekstrem lain dari gaya kepemimpinan Fauzi Bowo, sang petahana. Nyatanya kemudian Jokowi-Basuki terpilih. Kini, dengan pola serupa, Jokowi masih berdiri di posisi ekstrem gaya kepemimpinan populis.

Keterbatasan

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X