Kompas.com - 09/04/2014, 15:19 WIB
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya, Mufidah, saat akan memberikan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014) Alsadad RudiMantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya, Mufidah, saat akan memberikan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla menilai tidak tepat pemerintah membayar uang kompensasi terhadap buruh migran bermasalah. Menurut Kalla, hal tersebut sama saja dengan mengeluarkan dana yang sia-sia untuk orang yang jelas-jelas bersalah.

Hal itu disampaikan oleh Kalla terkait kesanggupan pemerintah RI membayar uang diat untuk membebaskan Satinah dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Satinah yang dinyatakan bersalah di pengadilan Arab Saudi hanya bisa bebas jika membayar uang diat sebesar 7,5 juta riyal atau setara Rp 21 miliar.

"Kalau TKI-nya benar-benar membunuh gimana? mau diplomasi seperti apa tidak ada gunanya kan? masa kita harus membayar terus menerus," kata pria yang biasa disapa JK tersebut di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014).

Menurutnya, pemerintah lebih baik melakukan perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan di dalam negeri. Selain itu, kata dia, jika pemerintah serius untuk memperbanyak lapangan kerja dengan upah layak di dalam negeri, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada warga Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kasar di luar negeri.

"Kita bisa ke industri, misalnya di Indramayu, didirikan pabrik sepatu. Yang penting kan infrastruktur, jadi jangan langsung ke TKI-nya saja," ujarnya.

Satinah merupakan buruh migran asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang pergi mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun, di sana dia mengaku mendapat siksaan dari majikannya. Satinah melawan hingga akhirnya membunuh sang majikan. Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Sartinah harus membayar uang maaf sebesar 7,5 juta riyal atau setara Rp 21 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.