Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Uang Diat Satinah Tidak Tepat

Kompas.com - 09/04/2014, 15:19 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI 2004-2009 Jusuf Kalla menilai tidak tepat pemerintah membayar uang kompensasi terhadap buruh migran bermasalah. Menurut Kalla, hal tersebut sama saja dengan mengeluarkan dana yang sia-sia untuk orang yang jelas-jelas bersalah.

Hal itu disampaikan oleh Kalla terkait kesanggupan pemerintah RI membayar uang diat untuk membebaskan Satinah dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Satinah yang dinyatakan bersalah di pengadilan Arab Saudi hanya bisa bebas jika membayar uang diat sebesar 7,5 juta riyal atau setara Rp 21 miliar.

"Kalau TKI-nya benar-benar membunuh gimana? mau diplomasi seperti apa tidak ada gunanya kan? masa kita harus membayar terus menerus," kata pria yang biasa disapa JK tersebut di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014).

Menurutnya, pemerintah lebih baik melakukan perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan di dalam negeri. Selain itu, kata dia, jika pemerintah serius untuk memperbanyak lapangan kerja dengan upah layak di dalam negeri, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada warga Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kasar di luar negeri.

"Kita bisa ke industri, misalnya di Indramayu, didirikan pabrik sepatu. Yang penting kan infrastruktur, jadi jangan langsung ke TKI-nya saja," ujarnya.

Satinah merupakan buruh migran asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang pergi mengadu nasib ke Arab Saudi. Namun, di sana dia mengaku mendapat siksaan dari majikannya. Satinah melawan hingga akhirnya membunuh sang majikan. Pengadilan Arab Saudi memutuskan bahwa Satinah bersalah dan harus menjalani hukuman pancung pada 3 April 2014. Untuk bisa bebas dari hukuman tersebut, Sartinah harus membayar uang maaf sebesar 7,5 juta riyal atau setara Rp 21 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com