PDI Perjuangan Tak Temukan Kecurangan Pemilu

Kompas.com - 09/04/2014, 15:10 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Apa yang dikhawatirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal indikasi kecurangan dalam pemilu 2014, sejauh ini, tidak terbukti. PDI Perjuangan belum mendapat laporan temuan kecurangan saat pencoblosan.

"Dari kemarin, tadi malam, hingga pagi ini, belum ada laporan soal kecurangan se-Indonesia," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Erico Sotarduga setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 27, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014) pagi.

Erico mengapresiasi positif kerja aparat keamanan di beberapa tempat. Sebab, beberapa tindakan kecurangan, misalnya money politic, telah diantisipasi dengan menangkap pelaku kecurangan.

Di sisi lain, kata Erico, Pemilu Legislatif 2014 menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia untuk perubahan, yakni dengan kemunculan sejumlah tokoh sebagai calon pemimpin, salah satunya Joko Widodo. Erico berpendapat, harapan itulah yang meminimalisir tindakan curang.

"Karena yang curang-curang ini pada akhirnya akan berhadapan sendiri dengan rakyat yang sudah besar harapannya atas pemilu ini," kata Erico.

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengaku telah menyebarkan selebaran berisi pesan kepada masyarakat Indonesia untuk mengantisipasi kecurangan sebelum hingga usai pencoblosan. Ia yakin pesan efektif menggerakan masyarakat. "Kemarin kan sudah disampaikan, ada untuk relawan, ada juga ke saksi, dan ada juga tim IT kita yang berusaha memproteksi," ujar Jokowi.

Jokowi yakin partainya mampu meraup suara di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Di Indonesia, PDI-P menargetkan 27 persen suara. Khusus di Jakarta, suara PDIP ditargetkan 34 persen. "Saya merasakan getaran itu," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X