Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tetap Resmikan RS Pekerja meski Belum Bisa Beroperasi

Kompas.com - 08/04/2014, 17:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung-Cilincing, Selasa (8/4/2014), meski rumah sakit itu belum bisa beroperasi. Rumah sakit belum beroperasi karena masih menunggu turunnya surat izin.

"Alhamdulillah sudah selesai dibangun, di kawasan industri dan kawasan berikat. Oleh karena itu, oleh negara dan pemerintah dan selaku pribadi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran KBN atas kerja ikhlas dan kerja kerasnya," ujar Presiden SBY saat meresmikan RSU Pekerja KBN, Selasa.

Presiden menceritakan, ide pembuatan rumah sakit itu bermula saat menjelang hari buruh internasional pada 1 Mei 2012 di Batam. Di sana, Presiden meresmikan rumah susun para pekerja.

"Di sana, saya sampaikan kepada para menteri terkait pimpinan-pimpinan BUMN agar segera dipikirkan untuk membangun rumah sakit pekerja, terutama di lokasi di mana industri dan perusahaan berkumpul atau dalam suatu kawasan," kata Presiden.

Presiden SBY sempat berkeliling dan memeriksa fasilitas yang dimiliki rumah sakit itu mulai dari ruang gawat darurat, ruang operasi, ruang radiologi, hingga fasilitas rawat inap. SBY sambil menepuk punggung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku terkesan dengan peralatan di dalamnya.

Rumah sakit ini dibangun atas kerja sama KBN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kendati semua fasilitas sudah lengkap, tetapi rumah sakit ini masih belum bisa dioperasikan.

Direktur Utama KBN M Sattar Taba mengaku semua organisasi rumah sakit dan fasilitas memang sudah lengkap. Namun, izin operasional masih belum turun.

"Untuk mendapatkan tidak boleh hanya satu kelas. Kami buat seluruhnya kelas dua. Oleh karena itu, izin Bapak Presiden dan bapak menteri, izin operasional belum turun. Kami akan membuat dulu kelas tiga terlebih dulu," imbuh Sattar.

Proses pembangunan rumah sakit ini termasuk sangat singkat. Untuk pembangunan dan tahap final mencapai 8 bulan. Oleh karena itu, Sattar mengaku terharu pembangunan fisik akhirnya bisa cepat selesai.

Di dalam sambutannya, SBY juga memberikan tujuh pandangannya tentang ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada kesejahteraan buruh mulai dari upah, jaminan kesehatan, potongan pajak, jamsostek, dan penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Presiden juga meminta kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan agar pos corporate social responsibility (CSR) perusahaan berpelat merah bisa dialokasikan ke bidang kesejahteraan rakyat. Selama ini, SBY melihat CSR BUMN lebih banyak digunakan ke sektor pendidikan, yang saat ini anggarannya dalam APBN juga meningkat tajam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com