Ayo Kenali 4 Jenis Surat Suara yang Akan Anda Coblos!

Kompas.com - 08/04/2014, 08:53 WIB
Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesta demokrasi lima tahunan akan digelar pada Rabu (9/4/2014) besok. Seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan memberikan suaranya. Pada pemilu calon anggota legislatif besok, ada empat jenis surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. Empat surat suara itu adalah surat suara untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Inilah jenis-jenis surat suara itu:

1. Surat suara DPR

Bagian depan lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut berisi kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat suara harus ditandatangani ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang tertulis di surat suara. Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap daerah pemilihan (dapil). Caleg DPR wakil partai yang tidak mewakili daerah walaupun berasal dari dapil tertentu. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

2. Surat suara DPD

Bagian depan lipatan surat suara berwarna merah dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Setiap provinsi memiliki jumlah caleg DPD yang berbeda. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki caleg DPD dengan jumlah paling besar, yaitu 63 orang. Sementara itu, daerah yang paling sedikit caleg DPD-nya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 13 orang.

Tidak seperti DPR, DPD adalah wakil independen yang mewakili daerah. Mereka tidak mencalonkan diri melalui partai. Beberapa tugas DPD sama dengan DPR, di antaranya adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR terutama di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat. Bedanya, DPD tidak memiliki fungsi anggaran seperti DPR.

3. Surat suara DPRD provinsi

Bagian depan lipatan surat suara berwarna biru muda dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara DPRD provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus di Provinsi Aceh, peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 15 parpol. Tiga parpol lainnya adalah parpol lokal aceh.

4. Surat suara DPRD kabupaten/kota

Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR.

Pengecualian

Pengecualian bagi pemilih di Provinsi DKI Jakarta. Dengan status otonomi khusus, pemilih Ibu Kota tak akan memilih caleg DPRD kabupaten/kota, sehingga hanya akan mencoblos tiga surat suara, yaitu surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi.

Selain itu, pada pemilu kali ini, pemilih di Provinsi Lampung akan mencoblos lima surat suara. Selain empat surat suara caleg, pemilih di provinsi itu juga akan mecoblos surat suara calon gubernur. Pilkada Lampung digelar bersamaan dengan Pemilu 2014.

Bagaimana tata cara mencoblos agar suara Anda sah? Baca juga:
14 Macam Cara Mencoblos agar Suara Anda Sah



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X