Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/04/2014, 08:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Serangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya bentuk kekecewaan Anas. Sekencang apa pun kicauan Anas, dinilai tak akan mampu menjatuhkan SBY.

"Ini tidak mengganggu. Ibarat tinju profesional, Anas itu ibarat tinju kelas bulu dan Pak SBY petinju kelas berat. Bukan lawannya," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul saat dihubungi, Selasa (8/4/2014). Dia berkeyakinan serangan Anas tak akan berpengaruh terhadap persepsi publik untuk SBY.

Apalagi, ujar Ruhut, Anas terbelit perkara dugaan korupsi. Menurut anggota Komisi III DPR ini, rakyat lebih membenci Anas lantaran kasusnya itu yang dapat memiskinkan orang banyak. Ruhut mengatakan, Partai Demokrat memang semula mempersiapkan Anas menjadi bakal calon presiden. Namun, ujar dia, kasus korupsi yang menjerat Anas membuat rencana itu kandas.

"Karena batal jadi capres, maka dia seranglah Presiden. Dia frustrasi sebenarnya, makanya SBY pun dia serang," ujar Ruhut. Dia yang dulu juga adalah anggota tim sukses pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010 ini mengatakan, upaya Anas menyeret siapa saja ke dalam kasusnya hanya akan membuat Anas terperosok lebih dalam. "Anas sudah salah jalan."

Serangan Anas

Anas mengakui dia tengah menyerang Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anas, perlawanan ini merupakan respons atas sikap dan tindakan SBY kepadanya.

“Jadi kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang memang iya, hanya untuk merespons apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY,” kata Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (7/4/2014), seusai menandatangani perpanjangan masa penahanan.

Namun, Anas membantah dia melakukan kampanye hitam untuk Partai Demokrat. Dia mengatakan, sampai saat ini masih ada sahabat-sahabatnya yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melalui Partai Demokrat.

“Saya bilang, tidak ada rumusnya Anas menyerang Partai Demokrat. Pertama, Anas pernah menjadi Ketua Umum Demokrat. Kedua, sahabat Anas nyaleg di DPR, DPRD. Tidak ada yang menyerang Partai Demokrat, tidak ada kamusnya Anas menyerang Demokrat,” papar Anas.

Sejak ditahan di Rumah Tahanan KPK, Anas kerap melontarkan pernyataan yang bernada menyerang SBY. Belakangan, Anas meminta KPK menyelidiki dugaan aliran dana talangan Bank Century untuk pemenangan SBY dalam Pemilu Presiden 2009.

Tim pengacara Anas juga menyebut SBY memberikan uang kepada Anas, yaitu uang yang dipakai untuk membayar uang muka mobil Toyota Harrier. Kini, Toyota Harrier itu menjadi salah satu barang bukti dugaan korupsi yang menjerat Anas.

Selain menuding SBY, pengacara Anas juga menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menerima uang 200.000 dollar AS dari dana talangan tersebut. Namun, tim pengacara Anas enggan menjelaskan lebih jauh latar belakang penerimaan uang oleh Ibas tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com