Hubungan Indonesia-Australia Tetap Baik

Kompas.com - 07/04/2014, 10:44 WIB
PM Tony Abbott dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ADEK BERRY / AFPPM Tony Abbott dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
EditorSandro Gatra


BRISBANE, KOMPAS — Apa pun hasil Pemilu 2014, hubungan Indonesia dan Australia diyakini akan tetap baik. Hubungan baik ini antara lain ditandai dengan intensifnya hubungan dagang, kesadaran mengenai perbedaan kebudayaan, dan absennya masalah serius di antara kedua negara.

”Selalu terdapat persoalan dalam hubungan luar negeri kedua negara, tetapi hubungan sekarang jauh lebih baik daripada 20 tahun lalu,” ujar David Martin Jones, profesor ilmu politik dari Universitas Queensland, dalam diskusi yang diadakan Himpunan Mahasiswa Indonesia Universitas Queensland (UQISA), Jumat (4/4), di Brisbane, Australia.

Diskusi yang diadakan di kampus Universitas Queensland ini menjadi rangkaian acara untuk menyambut pemilihan legislatif yang digelar Sabtu (5/4).

Sebelumnya Indonesian Islamic Society of Brisbane mengadakan acara Doa bagi Negeri untuk kelancaran pemilu. Acara ini dihadiri komunitas Indonesia lintas agama di Brisbane serta dimeriahkan oleh ustaz dan musisi Candra Malik.

Pemilihan legislatif di Brisbane berlangsung di Sherwood State School. Pemilih datang secara bergelombang pada acara pencoblosan yang berlangsung sehari penuh dan dimeriahkan bazar yang menyediakan beragam makanan Indonesia.

”Sekitar 1.500 orang diharapkan memberikan suaranya di sini,” ujar Pan Muhammad Faiz, Ketua Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri di Brisbane. Di Australia, ada sekitar 35.000 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Jones menggarisbawahi kenyataan masih terus dominannya figur pemimpin, bukan ideologi, dalam pemilu di Indonesia. Sementara pelembagaan pertanggungjawaban secara struktural dalam banyak partai politik belum terbangun secara efektif.

Pada saat yang sama, perebutan kursi legislatif diduga masih sering ditandai dengan politik dagang sapi sehingga menyerupai pengaturan kartel. ”Padahal, apabila demokrasi Indonesia bisa lebih transparan, akan sangat berarti karena akan berpengaruh terhadap negara-negara kawasan, seperti Singapura dan Malaysia,” ujar Jones.

”Kini banyak kalangan yang memikirkan apakah pemerintahan seperti Singapura dan Tiongkok bisa menjadi alternatif dari demokrasi,” kata Jones.

Sementara itu, Annie Pohlman, pengajar di Universitas Queensland, mengharapkan adanya ”reformasi generasi kedua” di Indonesia. ”Reformasi generasi pertama terjadi setelah 1998. Namun, reformasi generasi kedua masih belum menjelang,” katanya.

Pohlman menyebut reformasi yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Habibie sebagai reformasi generasi pertama. Saat itu, antara lain, dilakukan amandemen UUD 1945 dan pers dibebaskan.

Selain sejumlah kemajuan yang dicapai, Pohlman yang mendalami bahasa dan budaya Indonesia juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain mengusut tuntas pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. (Harry Bhaskara Koresponden Kompas di Australia)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X