Kompas.com - 07/04/2014, 10:44 WIB
PM Tony Abbott dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ADEK BERRY / AFPPM Tony Abbott dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
EditorSandro Gatra


BRISBANE, KOMPAS — Apa pun hasil Pemilu 2014, hubungan Indonesia dan Australia diyakini akan tetap baik. Hubungan baik ini antara lain ditandai dengan intensifnya hubungan dagang, kesadaran mengenai perbedaan kebudayaan, dan absennya masalah serius di antara kedua negara.

”Selalu terdapat persoalan dalam hubungan luar negeri kedua negara, tetapi hubungan sekarang jauh lebih baik daripada 20 tahun lalu,” ujar David Martin Jones, profesor ilmu politik dari Universitas Queensland, dalam diskusi yang diadakan Himpunan Mahasiswa Indonesia Universitas Queensland (UQISA), Jumat (4/4), di Brisbane, Australia.

Diskusi yang diadakan di kampus Universitas Queensland ini menjadi rangkaian acara untuk menyambut pemilihan legislatif yang digelar Sabtu (5/4).

Sebelumnya Indonesian Islamic Society of Brisbane mengadakan acara Doa bagi Negeri untuk kelancaran pemilu. Acara ini dihadiri komunitas Indonesia lintas agama di Brisbane serta dimeriahkan oleh ustaz dan musisi Candra Malik.

Pemilihan legislatif di Brisbane berlangsung di Sherwood State School. Pemilih datang secara bergelombang pada acara pencoblosan yang berlangsung sehari penuh dan dimeriahkan bazar yang menyediakan beragam makanan Indonesia.

”Sekitar 1.500 orang diharapkan memberikan suaranya di sini,” ujar Pan Muhammad Faiz, Ketua Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri di Brisbane. Di Australia, ada sekitar 35.000 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Jones menggarisbawahi kenyataan masih terus dominannya figur pemimpin, bukan ideologi, dalam pemilu di Indonesia. Sementara pelembagaan pertanggungjawaban secara struktural dalam banyak partai politik belum terbangun secara efektif.

Pada saat yang sama, perebutan kursi legislatif diduga masih sering ditandai dengan politik dagang sapi sehingga menyerupai pengaturan kartel. ”Padahal, apabila demokrasi Indonesia bisa lebih transparan, akan sangat berarti karena akan berpengaruh terhadap negara-negara kawasan, seperti Singapura dan Malaysia,” ujar Jones.

”Kini banyak kalangan yang memikirkan apakah pemerintahan seperti Singapura dan Tiongkok bisa menjadi alternatif dari demokrasi,” kata Jones.

Sementara itu, Annie Pohlman, pengajar di Universitas Queensland, mengharapkan adanya ”reformasi generasi kedua” di Indonesia. ”Reformasi generasi pertama terjadi setelah 1998. Namun, reformasi generasi kedua masih belum menjelang,” katanya.

Pohlman menyebut reformasi yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Habibie sebagai reformasi generasi pertama. Saat itu, antara lain, dilakukan amandemen UUD 1945 dan pers dibebaskan.

Selain sejumlah kemajuan yang dicapai, Pohlman yang mendalami bahasa dan budaya Indonesia juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain mengusut tuntas pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir. (Harry Bhaskara Koresponden Kompas di Australia)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X