Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Jenderal Perang di Media Sosial

Kompas.com - 07/04/2014, 09:19 WIB


KOMPAS.com
- MASA tenang telah tiba, tetapi di media sosial suasana ”panas” tetap terasa. Perang justru makin terbuka. Tak sekadar perang program milik sendiri, beberapa akun diindikasikan sengaja melempar kampanye hitam yang menyerang kubu lain secara terbuka.

Hal yang melegakan, kampanye hitam kebanyakan berasal bukan dari akun-akun resmi partai politik. Karena itu, tak ada alasan perang di media sosial ini layak dilanjutkan di dunia nyata. Apa pun yang terjadi di media sosial, inilah dinamika dari teknologi canggih yang harus disikapi secara sederhana: dengarkan kata hati saja.

Lewat bantuan mesin analisis dari Politicawave, Kompas menelusuri akun-akun para ”jenderal perang” yang menjadi penabuh genderang kampanye dari tiap-tiap parpol. Selama sepekan terakhir, Politicawave menganalisis percakapan di media sosial, terutama Twitter, menyangkut ke-12 parpol nasional.

Hasilnya, didapatkan peta jaringan interaksi percakapan tiap parpol dalam pola mention map. Dalam peta jaringan tersebut, muncul akun-akun para aktor yang terlibat intensif dan dominan terkait dengan isu parpol tersebut.

”Tidak semua akun di sini adalah akun-akun pendukungnya. Ada akun penyerang dan media juga yang terdeteksi. Tapi, akun-akun jenderal perangnya juga bisa dilihat di peta jaringan ini,” kata Yose Rizal, Direktur Politicawave. Di peta jaringan percakapan ini, akun ”bot” sudah dibuang.

Fakta menarik, ternyata tak semua parpol memiliki jenderal perang yang dominan di media sosial. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada partai papan menengah ke bawah. Namun, partai papan atas juga tak semuanya memiliki serangan yang signifikan dan terpola.

Pada dasarnya, tak semua akun yang terjaring adalah akun resmi milik parpol bersangkutan. Juga perlu ditegaskan, tak semua akun resmi yang sengaja dibuat oleh parpol terjaring sebagai akun dominan.

Sebaliknya, suka tidak suka, akun-akun simpatisan dan sukarelawan yang sepertinya biasa saja terjaring dalam peta ini dan secara tak sengaja menjadi ”jenderal perang” dari parpol yang bersangkutan.

Peta jaringan paling mudah dibaca adalah milik PKS. Dari PKS, muncul akun @pkspiyungan yang daya tahannya dalam kampanye di media sosial sulit ditandingi. Muncul juga akun @hafidz_ary dan @pkswatch yang membela PKS.

Juru Bicara DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (6/4), menjelaskan, PKS memiliki sekitar 300.000 prajurit di media sosial. Selain mengelola isu untuk dibahas, para prajurit itu juga bertugas memantau ”serangan” terhadap PKS.

Mayoritas prajurit di media sosial adalah kader. ”Sekitar 10 persen dari 300.000 itu adalah anak kader,” katanya.

DPP PKS sendiri hanya memiliki satu akun resmi di Twitter, yakni @pksejahtera.

Dari PAN tercatat @alvinlie21, @pan_marissa, dan @hr_fans. PAN termasuk partai yang tidak secara masif mengerahkan para prajurit media sosial untuk berkampanye.

Alvin Lie mengakui, dirinya bukanlah orang yang ditugasi untuk mengampanyekan PAN di media sosial. ”Saya hanya terpanggil secara moril untuk ikut membantu sosialisasi PAN,” ujarnya.

PAN, kata Alvin Lie, memang mengimbau para kader untuk memanfaatkan media sosial. ”Tapi, kami tak ada program khusus untuk membuat cyber army. Saya sendiri hanya meluangkan waktu senggang untuk main Twitter,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com