Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Tantangan bagi Jokowi, Jangan Mau Didikte

Kompas.com - 06/04/2014, 12:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai wajar bahwa rakyat berharap presiden selanjutnya tidak bisa didikte oleh pihak lain. Untuk itu, SBY menilai tidak keliru jika ada rakyat yang khawatir terhadap isu bahwa Joko Widodo alias Jokowi akan bisa didikte oleh pihak lain kalau terpilih menjadi presiden mendatang.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam wawancara dengan pihak Biro Pers Kepresidenan yang diunggah ke YouTube, Minggu (6/4/2014).

Awalnya, SBY dimintai tanggapan soal Jokowi yang cukup populer sebagai bakal capres 2014. Namun, ada beberapa pihak yang meragukan kesiapan dan kemampuan politisi PDI Perjuangan itu untuk menjadi presiden. Ada juga yang mengatakan, jika Jokowi jadi presiden, akan didikte oleh pihak-pihak tertentu.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, saat melakukan orasi pada kunjungannya ke Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/3/2014). Pria yang akrab disapa Jokowi meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan kepada PDI-P sekaligus turut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014.

"Saya kira tidak keliru kalau rakyat punya harapan seperti itu (tidak bisa didikte). Karena itu, menjadi tantangan bagi Pak Jokowi atau siapa pun yang akan terpilih jadi presiden nanti, jangan mau didikte oleh siapa pun, apakah pemilik modal, pihak tertentu, apalagi pihak asing," kata SBY.

Presiden mengklaim bahwa hampir 10 tahun memimpin Indonesia, tidak ada yang bisa mendikte dirinya.

"Itu amanah saya, itu sikap saya. Tidak ada yang boleh mengontrol, mendikte seorang presiden dalam pengambilan keputusan, dalam bersikap, baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri," ucap SBY.

Presiden mengaku mendengar pertanyaan apakah Jokowi betul-betul siap dan mampu untuk memimpin rakyat. Menurut SBY, saat ini rakyat tidak perlu langsung menganggap Jokowi tidak mampu. Namun, katanya, Jokowi juga perlu mendengar dan menjawab pandangan di tengah masyarakat itu.

"Sebaliknya, Pak Jokowi kalau mendengar apa yang hidup di kalangan rakyat (keraguan), ya bisa menyampaikan pikiran-pikiran, solusi, dan kebijakan yang akan dilakukan untuk atasi permasalahan bangsa yang begitu kompleks," kata SBY.

Dengan cara seperti itu, ditambah berdebat di berbagai tempat, tambah SBY, rakyat akan tahu apa yang dimiliki Jokowi dan bakal capres lain. "Dengan demikian, pada saatnya nanti (rakyat) akan bisa menentukan siapa yang dianggap paling baik dan paling tepat setelah saya nanti (tak menjabat)," ucap SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com