Kompas.com - 06/04/2014, 10:28 WIB
Presiden SBY saat bersilaturrahim dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sumenep, Rabu (4/12/2013). KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANPresiden SBY saat bersilaturrahim dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Sumenep, Rabu (4/12/2013).
EditorSandro Gatra


SURABAYA, KOMPAS.com
-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pada era reformasi yang terbuka dan demokratis di Indonesia saat ini, tidak ada ruang dan sulit bagi siapa pun untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Pasalnya, banyak pihak yang mengawasi.

Presiden SBY saat pertemuan dengan pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu (5/4/2014) malam, mengatakan, sistem dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini dibuat oleh DPR yang multipartai dan pemerintah, yang juga terdiri dari menteri dari beberapa partai politik. Dengan demikian, dipastikan aspirasi dan kepentingan partai sudah terakomodasi dalam sistem dan Undang-Undang Pemilu tersebut.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini bersifat independen dan dipilih oleh DPR yang multipartai. Dengan demikian, semua pihak terkait dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu sudah independen.

"Begitu juga pers yang tentu akan mengontrol jalannya pemilu dengan independen," kata Presiden seperti dikutip dari Antara.

Potensi kecurangan dalam pemilu, lanjut Presiden, terjadi bila sistem dan Undang-Undang Pemilu dikooptasi oleh kepentingan mayoritas tunggal partai tertentu. Selain itu, jika KPU, Bawaslu, serta MK tidak independen atau bekerja dalam pengaruh kekuasaan pihak tertentu.

"Di era sekarang ini sangat sulit. Dari pusat sampai daerah, semua partai saling mengawasi. Di TPS ada saksi, dihitung di tingkat PPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke pusat saling diawasi oleh semua partai, apalagi sekarang ini ada IT (teknologi informasi) yang bisa mengawal penghitungan," kata Presiden.

Presiden mendorong kepada semua pihak yang menemukan kecurangan dalam pemilu agar menempuh jalur dan mekanisme hukum yang ada, seperti ke Bawaslu dan MK. Temuan itu jangan diselesaikan dengan kekerasan atau hal-hal yang mencederai martabat demokrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut SBY, demokrasi di Indonesia ini sudah masuk dan menuju ke deretan negara yang sistem demokrasinya mapan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia pascareformasi menggelar pemilu tiga kali, di mana dua kali di antaranya pemilu langsung dipilih rakyat yang berlangsung lancar dan damai.

Untuk itu, Presiden meminta kepada TNI dan Polri untuk menjamin Pemilu 2014 harus kembali berlangsung damai dan demokratis. "Situasi politik dan keamanan kita harus stabil agar pembangunan dan investasi terus tumbuh berkembang," katanya.

Presiden memprediksi situasi politik setelah Pemilu Legislatif 9 April 2014 akan semakin dinamis dan panas. Pasalnya, akan ada peta politik baru menuju Pemilu Presiden 9 Juli 2014 hingga dilantiknya presiden baru pada 20 Oktober 2014 nanti.

"Saya berharap siapa pun yang kalah hendaknya menerima dengan jiwa besar, meskipun kalah itu memang menyakitkan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.