Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Hemat Pengeluaran Negara

Kompas.com - 02/04/2014, 13:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung secara resmi menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kedua layanan tersebut disebut mampu menghemat pengeluaran anggaran negara hingga 11 persen untuk pengadaan barang. Selain itu, kedua layanan tersebut dianggap mampu mengurangi praktik korupsi yang kerap terjadi saat proses pengadaan barang dan jasa.

"Tujuan pembentukan ini untuk membangun sebuah sistem yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Biro Perencanaan Kejagung Agus Rismanto saat pembukaan peluncuran LPSE dan ULP di Kejagung, Rabu (2/4/2014).

Ia mengatakan, sebelumnya Kejagung telah menandatangani nota kesepahaman dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk pembentukan LPSE dan ULP pada 5 April 2012. Pembentukan kedua lembaga itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE dan Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-001/A/Ja/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang ULP dan Nomor: Per-002/A/Ja/01/2014 tentang LPSE.

"Kejaksaan mencoba memandirikan keberadaan LPSE dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan sehingga benar-benar dapat dan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk ULP/PPK dan Penyedia Barang/jasa," ujarnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Agus Raharjo mengatakan, saat ini 607 lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah telah menggunakan fasilitas LPSE. Total nilai transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pun terbilang fantastis. Ia mengatakan, pada tahun pertama, transaksi hanya puluhan miliar rupiah. Jumlah transaksi itu melonjak menjadi Rp 250 triliun pada akhir tahun kemarin.

"Tetapi itu belum seluruh lembaga yang memanfaatkan LPSE itu. Jika seluruh lembaga menggunakan fasilitas tersebut, maka total transaksi per tahun bisa mencapai Rp 800 triliun," ujarnya.

Ia menambahkan, sistem lelang yang diterapkan di dalam LPSE memungkinkan pemerintah untuk berhemat. Hal ini karena perusahaan penyedia barang dan jasa tentu akan berlomba-lomba untuk menyediakan barang semurah mungkin, tetapi tetap berkualitas. "Penghematan itu bisa mencapai 11 persen. Bayangkan dengan sebelas persen itu kita bisa membangun infrastruktur yang ada seperti jalan di pantura," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X