Kompas.com - 02/04/2014, 13:38 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung secara resmi menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kedua layanan tersebut disebut mampu menghemat pengeluaran anggaran negara hingga 11 persen untuk pengadaan barang. Selain itu, kedua layanan tersebut dianggap mampu mengurangi praktik korupsi yang kerap terjadi saat proses pengadaan barang dan jasa.

"Tujuan pembentukan ini untuk membangun sebuah sistem yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Biro Perencanaan Kejagung Agus Rismanto saat pembukaan peluncuran LPSE dan ULP di Kejagung, Rabu (2/4/2014).

Ia mengatakan, sebelumnya Kejagung telah menandatangani nota kesepahaman dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk pembentukan LPSE dan ULP pada 5 April 2012. Pembentukan kedua lembaga itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE dan Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-001/A/Ja/01/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang ULP dan Nomor: Per-002/A/Ja/01/2014 tentang LPSE.

"Kejaksaan mencoba memandirikan keberadaan LPSE dengan membangun infrastruktur yang dibutuhkan sehingga benar-benar dapat dan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk ULP/PPK dan Penyedia Barang/jasa," ujarnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Agus Raharjo mengatakan, saat ini 607 lembaga pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah telah menggunakan fasilitas LPSE. Total nilai transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pun terbilang fantastis. Ia mengatakan, pada tahun pertama, transaksi hanya puluhan miliar rupiah. Jumlah transaksi itu melonjak menjadi Rp 250 triliun pada akhir tahun kemarin.

"Tetapi itu belum seluruh lembaga yang memanfaatkan LPSE itu. Jika seluruh lembaga menggunakan fasilitas tersebut, maka total transaksi per tahun bisa mencapai Rp 800 triliun," ujarnya.

Ia menambahkan, sistem lelang yang diterapkan di dalam LPSE memungkinkan pemerintah untuk berhemat. Hal ini karena perusahaan penyedia barang dan jasa tentu akan berlomba-lomba untuk menyediakan barang semurah mungkin, tetapi tetap berkualitas. "Penghematan itu bisa mencapai 11 persen. Bayangkan dengan sebelas persen itu kita bisa membangun infrastruktur yang ada seperti jalan di pantura," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X