Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Bagi-Bagi Uang, Bawaslu Diminta Ambil Tindakan

Kompas.com - 02/04/2014, 07:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) diminta melakukan praktik bagi-bagi uang dalam kampanye Partai Demokrat di Palembang, Sumatera Selatan. Apalagi, praktik bagi-bagi uang itu terjadi dan terdokumentasi sehingga tak ada alasan bagi Bawaslu untuk tak melakukan tindakan.

"Dengan kasat mata. Tentunya itu pelanggaran. Apalagi dibagi-bagi di tempat umum. Bawaslu harus bertindak," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, saat dihubungi Selasa (1/4/2014) malam.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga juga berpendapat sama. Baginya, kasus bagi-bagi uang di kampanye Demokrat hanya dapat ditangani oleh Bawaslu sebagai pihak yang paling berwenang. "Saya rasa lebih tepat Bawaslu yang menjawab, karena ini menjadi ranah dan aturannya ada di Bawaslu," ungkapnya.

Seperti diberitakan, bagi-bagi uang dilakukan oleh dua orang pada kampanye Partai Demokrat di samping Sungai Musi, Palembang, Selasa (1/4/2014). Pantauan di lapangan, empat orang berada di tepi lokasi kampanye di dekat pagar pembatas antara penonton dan panggung untuk wartawan meliput.

Dua orang di antaranya berjaket Partai Demokrat, satu perempuan dan satu laki-laki. Adapun dua orang lain adalah perempuan mengenakan seragam biru dan kaus Partai Demokrat. Seorang perempuan yang memakai jaket Demokrat tampak membawa segepok uang dengan nominal Rp 100.000. Sebelumnya, perempuan ini telihat sudah membagi-bagikan kepada massa yang hadir pada kampanye Partai Demokrat.

Peristiwa lain yang tertangkap kamera wartawan adalah saat seorang laki-laki berjaket Partai Demokrat dikerumuni simpatisan dan kader partai itu di tengah acara. Massa tampak heboh karena laki-laki itu membawa uang. Satu per satu simpatisan mendapatkan uang yang diambil dari kantong orang tersebut.

Ketika peristiwa ini terjadi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, tengah berorasi selama 30 menit. Dalam orasinya, SBY menyinggung sejumlah pencapaian pemerintah selama ini. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 April 2014.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menepis ada simpatisan Demokrat yang membagikan uang dalam kampanye. Menurut dia, pelaku adalah penyusup yang sengaja datang untuk membuat kacau kampanye Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com