Pramono Edhie: Kalau Demokrat Tak Disukai, Kenapa Banyak yang Mau Salaman dengan SBY?

Kompas.com - 29/03/2014, 07:52 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
SEMARANG, KOMPAS.com — Survei Charta Politika menempatkan Partai Demokrat sebagai partai yang paling tidak disukai masyarakat. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, mempertanyakan survei itu berdasarkan pemantauannya setiap kali ikut kampanye.

"Saat kampanye terbuka dengan jurkamnas Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red), bisa dilihat sendiri selalu ramai, yang ingin bersalaman berebut. Kalau tidak disukai, kenapa mereka berebut?" ujar Pramono di sela persiapan kampanye Demokrat, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/3/2014).

Jika dibandingkan partai lain, Pramono pun mengklaim kampanye partainya selalu lebih ramai. Hanya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berpendapat kegiatan partainya tak pernah ditulis media. Pramono juga mengusulkan agar survei tak hanya sebatas suka atau tidak suka, tetapi ditanyakan juga partai mana yang paling banyak berbuat untuk masyarakat.


Golkar

Pramono juga menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar, Indra J Piliang, soal survei yang sama. Survei Charta Politika menempatkan Partai Golkar di posisi ketiga di bawah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai tak disukai publik.

Menurut Indra, partainya tak disukai karena terimbas kinerja Partai Demokrat. "Kalau (Golkar) tidak disukai karena Demokrat, ya memisahkan diri dari koalisi saja sejak awal?" tanya Pramono.

Adik ipar SBY ini melanjutkan pertanyaannya, "Kenapa mereka merasa terkena dampak buruknya karena perilaku partai berkuasa, tetapi pada saat (partai kami) berkuasa tidak satu pun (partai koalisi) memisahkan diri? Apakah Atut itu korupsi juga karena ikut koalisi?"

Survei

Partai Demokrat menempati peringkat pertama sebagai partai politik yang paling tidak disukai masyarakat berdasarkan survei Charta Politika. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) menyusul di peringkat kedua dan ketiga.

Partai Demokrat mendapatkan angka 17,1 persen untuk ketidaksukaan publik. Adapun PKS mendapat 8,5 persen dan Golkar 6,6 persen. Survei yang sama untuk partai lain mendapatkan hasil berturut-turut PDI Perjuangan (4,9 persen), PKPI (4,1 persen), Nasdem (2,7 persen), PBB (2,4 persen), Gerindra (2,1 persen), PKB (1,9 persen), PAN (1,7 persen), Hanura (1,3 persen), dan PPP (1 persen).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X