Beri Akses WNI Awasi "Dropbox" Surat Suara Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi buruh migran, Migrant Care, meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi akses bagi pemantau pemilu di luar negeri untuk ikut mengawasi dropbox surat suara luar negeri. Pasalnya, metode pemungutan dengan dropbox berpotensi besar terjadi kecurangan.

"Kami berharap pada pemilu ini ada pengawasan yang intensif dari panitia pengawas luar negeri. Kalau tidak, sebaiknya kita dari masyarakat sipil harus diberi akses untuk memantau," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2014).

Anis menuturkan, akses untuk mengawasi dropbox secara terus menerus dapat diberikan kepada buruh migran, anggota diaspora Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri. Menurutnya, pada pemilu 2009, pemantau hanya diberi akses mengawasi pemilu dari kejauhan saja.

Anis mengatakan, pengawasan intensif diperlukan mengingat dropbox surat suara berada di lokasi pemungutan suara selama dua hingga tiga hari. Tanpa pengawasan, kata dia, sangat mungkin kecurangan dilakukan.

Sebelumnya, KPU diminta meletakkan kamera pengintai (CCTV) di tempat penyimpanan kotak suara dan kertas suara yang telah dicoblos di luar negeri. Pasalnya, ada perbedaan waktu yang panjang antara hari pemungutan suara dengan penghitungan suara.

"Misalnya di Malaysia, pemungutan suara pada 6 April, baru dihitung 9 April. Ada rentang tiga hari kita tidak tahu siapa yang jaga kotak itu. Tidak tahu mekanisnme penjagaannya. Ada baiknya itu diawasi CCTV, tempat-tempat box, kita pantau bersama, bisa diakses oleh setiap partai," ujar Fungsionaris PKS Yanuar Arief, Selasa (25/3/2014).

Menanggapi hal itu, Anggota Kelompok Kerja PPLN Bidang Logistik Freddy Sirait mengatakan, untuk menutup celah kecurangan, kotak suara diminta diletakkan di ruang khusus yang kuncinya dipegang PPLN. Soal CCTV, menurutnya, sebagian besar ruang penyimpanan kotak suara sudah dilengkapi teknologi tersebut.