Kompas.com - 26/03/2014, 20:13 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD di tempat pemungutan suara (TPS) 14 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Minggu (1/12/2013). KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKomisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD di tempat pemungutan suara (TPS) 14 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Minggu (1/12/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa partai politik (parpol) dapat menunjuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS) maksimal dua orang per TPS. Namun, hanya satu orang yang diperbolehkan masuk ke TPS dalam satu waktu.

"Jumlah saksi paling banyak dua orang untuk setiap peserta pemilu, dengan ketentuan hanya satu orang yang diperbolehkan dalam TPS pada satu waktu," ujar Komisioner KPU Ida Budhiati, dalam sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, di Gedung KPU, Rabu (26/3/2014).

Ida mengatakan, pihaknya mengizinkan parpol maupun caleg DPD menunjuk dua orang saksi agar keduanya dapat bergantian jaga di TPS hingga proses pemungutan suara selesai.

"Saksi yang lagi tidak bertugas di TPS, bisa bergantian ke TPS, tapi harus melapor dulu ke KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)," katanya.

Ida mengingatkan, saat pemungutan suara, saksi dilarang menggunakan atau membawa atribut yang menunjukkan keberpihakannya pada parpol mau pun caleg tertentu. Saksi, katanya, juga wajib membawa surat tugas dari pengurus parpol atau caleg yang menugaskan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X