Kompas.com - 26/03/2014, 12:33 WIB
Ilustrasi Pemilu ShutterstockIlustrasi Pemilu
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, bisa mengurus perpindahan tempat pemungutan suara (TPS) jika pada hari pemungutan suara, 9 April 2014, tak berada di lokasi tempatnya terdaftar sebagai pemilih. Jangan sia-siakan hak memilih hanya karena tak mau mengurus perpindahan TPS. 

Jika nama Anda sudah tercatat sebagai pemilih, Anda hanya perlu mengurus pindah tempat memilih. 

"KPU ingin mempermudah pindah memilih. Karena ada pemilih yang misalnya terdaftar di Medan, Sumatera Utara tapi sedang kuliah di Jakarta Pusat. Atau pemilih terdaftar di Jakarta, tapi dia sedang bekerja di Malaysia," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014).

Ferry mengatakan, berikut yang harus dilakukan untuk mengurus perpindahan TPS:
1. Pemilih cukup meminta dan mengisi formulir A5-KPU di KPU kabupaten/kota tujuan tempatnya pindah

2. Pendaftaran dilakukan paling lambat H-10 pemungutan suara, yaitu Minggu, 30 Maret 2014.

3. Paling lambat, H-3 pemungutan suara, nama pemilih harus dicoret dari daftar pemilih di KPU kabupaten/kota.

4. PPS akan menerbitkan formulir C6 atau undangan memilih kepada pemilih pindah untuk dibawa ke TPS pada hari pemungutan suara, 9 April 2014.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prosedur pengurusan pindah TPS pada pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya. PAda pemilu lalu, pemilih harus meminta formulir A5 dari panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan asal. Namun, ada yang telanjur berada di lokasi yang jauh dari kelurahan asalnya, baik di luar kota mau pun luar negeri. Meminta dan mengurus formulir A5 dari TPS asal tentu tidak mungkin lagi dilakukan.  



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X