Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2014, 06:39 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Tepat dua pekan lagi, pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan umum, akan berlangsung. Pada 9 April 2014, seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat akan menggunakan hak pilihnya. Sudahkah nama Anda terdaftar sebagai pemilih? Berikut informasi mengenai cara memastikan apakah nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dulu, untuk memastikan terdaftar, pemilih harus mengecek secara langsung di DPT yang ditempel di sebuah tempat. Biasanya, DPT dipajang di halaman kantor kelurahan. Beberapa penyelenggara pemungutan suara (PPS) juga menempelkannya di tempat keramaian atau di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibangun.

Nah, sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempermudah pemilih untuk mengecek keberadaan namanya sebagai pemilih Pemilu 2014 melalui situs resminya, kpu.go.id.

1. Di sebelah kiri laman tersedia banner "Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014". Menu tersebut akan membawa pengunjung situs ke kanal DPT.

2. Di sisi kanal terdapat menu "Pencarian Nasional" yang di bawahnya terdapat kolom "NIK", yaitu nomor induk kependudukan. Pada kolom tersebut, masukkan 16 digit NIK yang terdapat di kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) Anda. Kemudian, klik "Cari".

3. Setelah Anda mengklik "Cari", akan muncul kolom hasil pencarian yang menunjukkan nama, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi Anda berdomisili. Di kolom tersebut juga akan ditunjukkan nomor TPS tempat Anda mencoblos.

4. Dapat pula dilakukan pencarian berdasarkan kelurahan tempat domisili pemilih. Pada kanal DPT, di sisi tengah atas halaman terdapat kolom "Provinsi". Isi kolom itu dengan nama provinsi, atau sesuai KTP. Secara otomatis akan muncul nama-nama kabupaten/kota di provinsi itu. Kemudian, klik salah satu nama kabupaten/kota yang juga secara otomatis memunculkan nama kecamatan yang ada pada wilayah tersebut. Klik salah satunya. Dari kecamatan, akan muncul jajaran nama kelurahan. Klik salah satunya. Lalu, akan muncul kolom "TPS", "NIK", dan "Nama". Pilih salah satunya. Anda dapat memasukkan nama Anda pada kolom "Nama" lalu klik tombol "CARI".

5. Laman akan menampilkan nama dan TPS tempat Anda menggunakan hak suara. Tetapi, dua langkah itu hanya dapat terjadi jika Anda telah tercatat sebagai pemilih dalam Pemilu 2014.

Bagaimana jika ternyata nama Anda belum terdaftar sebagai pemilih? Anda harus segera melaporkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan sesuai KTP Anda. Nantinya, nama Anda akan didaftarkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Mengapa DPK? Sebab, KPU sudah menutup pendaftaran DPT pada Desember lalu. Setiap warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPK tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih akan dicatat dalam DPK. Hak pilih pemilih yang tercatat di DPT dan di DPK adalah sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.