Kompas.com - 25/03/2014, 07:05 WIB
 Busyro Muqodas KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Busyro Muqodas
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Komisi Pemberantasan Korupsi meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial sampai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 berakhir. KPK menilai, penggunaan dana bansos menjelang pemilu sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.

”KPK mendesak dana itu dibekukan sampai setelah pemilu. KPK punya wewenang untuk meminta itu. Seperti dalam kasus dana optimalisasi Rp 27 triliun, KPK juga sikapi itu ke pemerintah,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta, Senin (24/3/2014).

Dana bansos dalam nota keuangan sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, dalam keputusan presiden sebagai pemutakhiran terakhir, alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.

Realisasi bansos per 28 Februari 2014, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, baru mencapai Rp 7,4 triliun. Meski demikian, Kementerian Keuangan belum bisa menjelaskan rinciannya karena belum ada laporan detail dari kementerian dan lembaga negara bersangkutan.

KPK bentuk tim

Terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun ini, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, tim koordinasi dan supervisi untuk pencegahan korupsi KPK tengah bekerja mendalami dan mengawasi kemungkinan penyelewengan dana bansos oleh pihak-pihak yang berwenang mencairkannya.

”KPK sudah memperingatkan agar berhati-hati menggunakan dana bansos. Tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK sudah mulai bekerja untuk hal itu,” kata Abraham.

Terkait penggunaan dana bansos di pemerintah daerah, KPK juga telah mengirimkan surat kepada semua gubernur di Indonesia Januari silam. Surat dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada). Kajian KPK menemukan hubungan antara kenaikan dana bansos dan hibah APBD dengan pelaksanaan pilkada. Selain itu, selalu ada kecenderungan kenaikan jumlah dana bansos dan hibah APBD menjelang pilkada.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta kepada Kementerian Keuangan agar membekukan pencairan dana bansos tahun 2014 selama pemilu masih berlangsung. Seruan serupa dilayangkan kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Abdullah Dahlan dari Divisi Korupsi Politik ICW mengingatkan, sudah banyak kajian dan bukti bahwa dana bansos rawan disalahgunakan dan dikorupsi. Idealnya, dana bansos dimoratorium setiap tahun pemilu. Namun, karena tahun ini sudah telanjur dialokasikan dalam APBN dan APBD, langkah konkret yang bisa dilakukan adalah membekukan pencairannya selama pemilu.

Secara terpisah, Askolani menyatakan, Kementerian Keuangan sebatas berurusan dengan pendokumentasian anggaran. ”Apabila KPK memberikan pandangan, hal itu bisa menjadi masukan kementerian dan lembaga negara untuk memperhatikannya agar lebih hati-hati melaksanakannya dan sesuai dengan program pembangunan 2014,” katanya. (BIL/LAS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X