Surat Suara Rusak Mencapai 2,3 Juta

Kompas.com - 24/03/2014, 19:01 WIB
Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melipat surat suara Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014). Surat suara yang terdiri dari DPR, DPRD, dan DPD ini akan didistribusikan ke sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan di Jakarta Selatan. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boradi menyebutkan, berdasarkan data yang masuk pada hari Minggu (23/3/2014) kemarin, jumlah surat suara Pemilu 2014 yang rusak mencapai 2,3 juta buah. Jutaan surat suara rusak ini tersebar di seluruh Indonesia. 

"Jumlah surat suara rusak per Minggu (23/3/2014), 16.00 WIB, data saya masih 2.336.884," ujar Boradi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2014).

Namun, hingga hari ini, menurut Boradi, KPU belum mendapatkan data detail terkait kerusakan surat suara tersebut. Untuk mengatasinya, KPU sudah melakukan koordinasi untuk memproduksi surat suara pengganti.  

Sebelumnya, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, jumlah surat suara rusak sebanyak 1,6 juta lembar. Menurut Arief, angka itu sepadan dengan 0,25 persen total kebutuhan surat suara di seluruh kabupaten/kota. Berbeda dengan Boradi, Arief mengatakan, sebelum KPU menetapkan produksi ulang pihaknya terlebih dulu meminta KPU provinsi mengumpulkan data dari KPU kabupaten/kota terkait jumlah surat suara yang rusak.

"Kami tidak ingin, misalnya di satu kabupaten ada tiga daerah pemilihan. Lalu hanya satu dapil yang dilaporkan rusak. Setelah diproduksi dan didistribusikan, masuk lagi laporan ternyata ada surat suara rusak lainnya," katanya.

Arief mengatakan, KPU kabupaten/kota diberi kesempatan menyampaikan jumlah dan jenis surat suara yang rusak hingga Selasa, 25 Maret 2014, esok.

"Setelah itu tidak boleh ada lagi laporan kekurangan surat suara. Artinya proses sortir. Yang rusak silakan laporkan ke kami," kata Arief. 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X