Kompas.com - 21/03/2014, 23:19 WIB
Massa PKS diberi imbauan kepada peserta kampanye di Stadion GBK Senayan Jakpus, Minggu (16/3/2014). dok.Twitter/@TMCPoldaMetroMassa PKS diberi imbauan kepada peserta kampanye di Stadion GBK Senayan Jakpus, Minggu (16/3/2014).
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tudingan melakukan mobilisasi anak-anak saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (16/3/2014).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan saat kampanye tersebut, partainya menyediakan enam tenda untuk anak-anak. Keenam tenda ini, kata Jazuli, ditempatkan tersebar di enam titik sekitar lokasi kampanye.

"Kami menyiapkan tempat penitipan dan bermain anak-anak di GBK sebanyak enam tenda besar. Di dalam juga ada pembimbingnya supaya anak-anak tidak masuk ke dalam GBK," ujarnya usai memenuhi panggilan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014) petang.

Jazuli berdalih, kehadiran anak-anak saat kampanye karena banyak kader PKS yang merupakan pasangan muda. Kemungkinan, kata Jazuli, mereka tidak punya pembantu sehingga terpaksa membawa anak-anak.

"Oleh karena itu kita sediakan tenda-tenda itu," ujarnya.

Mengonfirmasi pernyataan Presiden PKS Anis Matta mengenai pendidikan politik dini, Jazuli menjelaskan bahwa banyak anak kader PKS yang termasuk dalam pemilih muda. Anak-anak yang dimaksud Anis, menurut Jazuli, adalah anak usia sekolah menengah atas yang baru memiliki hak pilih.

"Anak-anak ini tergabung dalam Garuda Keadilan, anak-anak kader yang belum pernah memilih sebelumnya," ucap Jazuli yang memenuhi panggilan Bawaslu mewakili Anis Matta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner Bawaslu, Nasrullah menyatakan, pihaknya memanggil Anis Matta untuk memastikan pernyataan presiden PKS tersebut mengenai pelibatan anak-anak. Menurutnya, Bawaslu bisa saja mengenakan sanksi administratif. Bila memungkinkan, kata Nasrullah, Bawaslu beserta Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mengkaji aspek undang-undang KPAI, apakah bisa dikenakan pidana atau tidak.

Nasrullah mengatakan, teguran terhadap parpol dilakukan bertahap. "Pertama kita temukan kesalahan, ditegur. Kalau masih melibatkan anak-anak, kampanye dihentikan. Kalau masing ngeyel juga, akan dihentikan semua bentuk kampanye sampai hari terakhir," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X