Kompas.com - 21/03/2014, 23:15 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberhentikan Jumhur Hidayat dari jabatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sudah tepat. Apalagi, kata Siti, jika alasannya karena Jumhur telah membelot merapat ke PDI Perjuangan yang telah menetapkan Joko Widodo sebagai bakal capresny.

"Pak SBY benar, dong. Anda (Jumhur), kan enggak loyal ke saya (SBY) untuk apa Anda jadi pembantu saya. Menteri-menteri, kepala lembaga itu kan pembantu presiden," kata Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (21/3/2014).

Jumhur memang memiliki hak untuk bergabung dengan partai politik mana pun. Namun, menurut Siti, sikap Jumhur terlihat hanya sebagai 'petualang politik'.

"Menurut saya, janganlah jadi petualang politik. Kalau kita sudah sepakat direkrut oleh seseorang dan kita mau terjun, jangan terus mau pemilu, pilres, pindah (partai)," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden SBY memberhentikan Jumhur sejak Senin (17/3/2014). Sebagai pengganti Jumhur , Presiden SBY menugaskan Gatot Abdulah Mansyur, mantan Dubes RI di Riyadh, Arab Saudi.

Mengutip situs Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan memberhentikan Jumhur Hidayat adalah penyegaran organisasi. Dalam penjelasannya, Dipo Alam menyebutkan bahwa kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan eselon I disebut sebagai jabatan pimpinan tinggi. Selain itu, diatur juga bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Oleh karena itu, pejabat eselon I yang sudah melampaui batas waktu tersebut harus dimutasikan ke jabatan lain atau diberhentikan.

Pemberhentian itu dilakukan setelah Jumhur menyatakan akan mendukung pemenangan PDI Perjuangan dan bakal capres yang diusung PDI-P Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu 2014. Diduga, hal itu menjadi salah satu alasan SBY memberhentikan Jumhur.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memang saya mendukung PDI-P dan PDI-P memutuskan Jokowi sebagai capres. Ya tentunya, saya bekerja untuk pemenangan PDIP dan pemenangan Jokowi," kata Jumhur di Kota Bandung, Sabtu (15/3/2014), seperti dikutip dari Antara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Sejumlah Dirut Perusahaan Sekuritas

Nasional
Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Gerindra Tak Pernah Dengar Ada Gerakan dari Istana

Nasional
Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Menlu: Perempuan Miliki Peran Penting Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Nasional
Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Nasional
UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

UPDATE 22 Juni: Sebaran 13.668 Kasus Baru Covid-19, Jabar Paling Tinggi

Nasional
Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Sebut Denda Pelanggaran Prokes Tak Mengubah Perilaku, Kemenkes: Masyarakat Tetap Acuh

Nasional
UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

UPDATE 22 Juni: 12.514.917 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 23.789.884 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X