Hatta Rajasa Nilai Keputusan MK Tolak Permohonan Yusril Tepat

Kompas.com - 21/03/2014, 17:54 WIB
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) menghadiri kampanye terbuka di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014). KOMPAS.com/Putra Prima PerdanaKetua umum Partai Amanat Nasional (PAN) menghadiri kampanye terbuka di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggagalkan gugatan mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sudah tepat. Seperti diketahui, Yusril mengajukan gugatan kepada MK terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam UU tentang Pemilu Presiden dan pelaksanaan pemilu serentak 2019.

"Saya kira sudah tepat," kata Hatta seusai kampanye terbuka di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014).

Hatta menambahkan, jika UU tentang pemilu Presiden dirubah karena gugatan tersebut, malah akan menimbulkan kekacauan.

"Karena kalau mendadak berubah, padahal pelaksanaan pemilu sudah didepan mata, akan menimbulkan kekacauan," imbuhnya.

Meski demikian, Hatta tidak menganggap gugatan yang diajukan oleh Yusril sebagai upaya untuk menghancurkan pemilu. Menurutnya, pendapat mantan Menteri Hukum dan Ham itu juga baik.

"Akan tetapi, kalau kedepan nanti akan dipikirkan kembali tanpa ada treshold, saya kira baik juga jika dimulai dari 2019. Sekarang kita persiapkan undang-undangnya dengan baik," ucapnya.

"Kalau sekarang, biarlah (UU) yang ada sekarang ini," tambahnya kemudian.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X