Kompas.com - 21/03/2014, 17:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan seusai acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak Kemenkeu dan Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014). Jokowi masih menjalani fungsinya sebagai gubernur setelah ditunjuk menjadi calon presiden oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan seusai acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak Kemenkeu dan Pemprov DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014). Jokowi masih menjalani fungsinya sebagai gubernur setelah ditunjuk menjadi calon presiden oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengajukan izin cuti kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menjadi juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Barat pada 3 April 2014 mendatang. Berkas cuti Jokowi baru diterima Kementerian Dalam Negeri. 

"Untuk izin kampanye yang terbaru, baru Gubernur DKI Jakarta untuk 3 April di Jawa Barat. Berkasnya baru kami terima," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).

Pada pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mengajukan permohonan cuti untuk mengikuti kampanye partai politik. Hak cuti kepala dan wakil kepala daerah paling banyak diberikan dua hari kerja dalam sepekan. Sementara, permohonan cuti paling lambat diserahkan 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Ada yang tak ajukan cuti

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah pejabat negara yang melakukan kampanye tanpa mengajukan izin cuti. Bawaslu akan menindaklanjuti temuan tersebut. 

"Kami mendapatkan informasi bahwa ada aparat pemerintah yang melakukan aktivitas kampanye, tetapi yang bersangkutan tidak sedang izin cuti," ujar anggota Bawaslu, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014).

Dia mengatakan, pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut ialah mulai dari bupati/wali kota, gubernur, hingga pejabat setingkat menteri. Namun, Nasrullah enggan menyebutkan siapa saja pejabat negara yang melanggar ketentuan kampanye tersebut. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya, nanti kita lihat saja. Nanti akan ada rekapitulasi data temuannya," katanya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.