Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingin Raup Suara Terbanyak di Dapil "Neraka" Jawa Barat

Kompas.com - 21/03/2014, 15:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis


KARAWANG, KOMPAS.com - Partai Demokrat berusaha kembali meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, persaingan memperebutkan suara di daerah ini terbilang sulit karena calon anggota legislatif dari partai lain cukup kuat. '

Di dapil ini, terdapat caleg Golkar yaitu Ade Komarudin, yang telah empat periode menjadi anggota DPR, dan Nurul Arifin. Selain itu Rieke Dyah Pitaloka caleg petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sempat maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.

"Orang bilang ini dapil neraka karena memang caleg-caleg yang ditempatkan di Jabar VII yang cukup kuat," ujar Saan, di sela-sela kampanye Partai Demokrat di lapangan Telagasari, Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014).

Demokrat, lanjut Saan, ingin mempertahankan perolehan suara terbanyak yang diperoleh tahun tahun 2009. Saat itu, Partai Demokrat berhasil memeroleh 3 kursi DPR dan 26 kursi di DPRD kabupaten.

Pada Pemilu 2009 lalu, Saan meraih suara kedua tertinggi dengan jumlah 60.000 suara dan melenggang ke Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mempertahankan suara Demokrat di dapil ini, ia mengakui, partainya harus berjuang lebih keras.

"Ini bukan pekerjaan gampang di tengah rentetan opini yang cenderung negatif. Ini tantangan Partai Demokrat untuk menggerakkan potensi yang dimiliki dalam membangun jaringan," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Karawang dipilih sebagai kota keempat diselenggarakannya rapat umum Partai Demokrat sejak kampanye terbuka pada 16 Maret 2014 lalu.

Sebelumnya, Partai Demokrat sudah menggelar rapat umum di Magelang, Bantul, dan Tulungagung. Pada kampanye kali ini, akan hadir sejumlah juru kampanye nasional seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Harian Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com