KPU: 1,5 Juta Surat Suara Rusak

Kompas.com - 21/03/2014, 15:54 WIB
Sekretaris KPUD Kolaka, Idham Hindardi, memperlihatkan kertas surat suara yang rusak di Kantor KPUD Kolaka, Sulawesi Selatan. SUPARMAN SULTAN/KOMPAS.comSekretaris KPUD Kolaka, Idham Hindardi, memperlihatkan kertas surat suara yang rusak di Kantor KPUD Kolaka, Sulawesi Selatan.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1,5 juta surat suara rusak saat didistribusi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. KPU akan meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengganti kerusakan tersebut.

"Surat suara 1.537.160 yang diminta diproduksi ulang. Ini tersebar di sebagian besar kabupaten/kota. Jadi produksinya pun tersebar di berbagai perusahaan," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).

Ia mengatakan, jika diakumulasi secara nasional, angka tersebut setara dengan 0,2 persen kebutuhan surat suara diseluruh Indonesia. Menurut Arief, kerusakan itu diketahui saat petugas KPU kabupaten/kota menyortir surat suara yang diterima dari pihak perusahaan.

Dikatakan Arief, pihaknya masih menunggu laporan perkembangan distribusi logistik dari daerah lainnya. Dengan begitu, katanya, KPU dapat menindaklanjuti kerusakan surat suara itu dengan meminta perusahaan produsen untuk mencetak kembali.

"Setelah semua dapil (daerah pemilihan) komplit laporannya langsung kita produksi," lanjut mantan Anggota KPU Jawa Timur itu.

Arief mengatakan, KPU sudah meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk segera melaporkan kekurangan surat suara. Laporan, tuturnya, paling lambat disampaikan pada 25 Maret 2014 mendatang.

Sebelumnya, Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan, hingga Kamis (20/3/2014) malam, baru 20 persen dari 497 kabupaten/kota yang sudah melaporkan kekurangan logistik. "Sisanya masih melakukan penyortiran," kata Boradi, Kamis.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

Nasional
Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X