Kompas.com - 21/03/2014, 12:24 WIB
Mencari pemimpin yang baik. KOMPASMencari pemimpin yang baik.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, tak hanya partai kecil dan menengah yang merasa dirugikan dengan adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam UU tentang Pemilu Presiden. Partai besar, menurut Hajriyanto, juga mengalami hal serupa.

"Memang itu (presidential treshold) sepertinya menguntungkan partai besar, sehingga partai besar bisa mudah mengusung presiden dan partai kecil akan kesusahan. Padahal, partai besar juga galau kalau ada presidential treshold," kata Hajriyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Hajriyanto mengatakan, di era multi partai seperti ini, suara rakyat pasti akan terpecah belah. Rakyat, kata dia, akan memiliki banyak pilihan sehingga partai besar juga mengalami kesulitan.

"Partai besar juga senang kalau mereka bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Di zaman multi partai seperti ini tidak mudah, rakyat sudah pintar dan cerdas, informasi dan komunikasi sudah maju," kata Wakil Ketua MPR itu.

"Melihat penyebaran suara secara luas, hitungannya kan tidak mungkin ada partai yang tidak dapat suara. Bisa dipastikan paling nanti hanya ada tiga pasangan capres-cawapres," tambahnya.

Ia menambahkan, definisi partai besar, menengah dan kecil adalah hal yang sangat relatif. Pasalnya, definisi itu diberikan kepada partai dengan melihat perolehan kursinya di Parlemen pada pemilu legislatif 2009.

"Jadi kalau dikatakan partai besar itu kan 2009, bukan 2014. Sudah berselang lima tahun kan bisa berubah," pungkasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dalam UU tentang Pemilu Presiden dan pelaksanaan pemilu serentak pada 2019. Terhadap dua gugatan tersebut, MK berpegang pada putusan sebelumnya.

MK memutuskan bahwa pemilu serentak tetap dilangsungkan pada 2019 dan ambang batas pencalonan presiden diserahkan kepada pembentuk UU sebagai kebijakan hukum yang terbuka.

Dengan demikian, persyaratan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pemilu presiden 9 Juli 2014 tetap harus memperoleh minimal 20 persen kursi DPR atau mendapat suara sah secara nasional 25 persen dalam pemilu legislatif 9 April 2014.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan akademisi Effendi Ghazali yang pada dasarnya pemilu serentak (legislatif dan presiden) sesuai dengan original intent para pembuat UUD atau sering disebut pemilu lima kotak. Demikian pula dengan permintaan Yusril untuk menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden, MK juga kembali mengutip putusan sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Tak Umumkan Reshuffle, Besok Jokowi Akan Kunjungi Warga Korban Banjir Sintang

Nasional
KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

KSAD Dudung Bertemu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ada Apa?

Nasional
Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.