Kompas.com - 20/03/2014, 22:15 WIB
Ilustrasi: Bangku-bangku kosong ketika sidang paripurna DPR Selasa (5/2/2013) Sandro GatraIlustrasi: Bangku-bangku kosong ketika sidang paripurna DPR Selasa (5/2/2013)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menyayangkan masa reses anggota DPR dijadwalkan bersamaan dengan masa kampanye Pemilu Legislatif 2014. Kesamaan waktu itu memberi celah penyalahgunaan agenda dan dana reses untuk kepentingan kampanye. 

"Kami sayangkan masa resesnya melampaui sampai selesai pemilu. Saya sudah sampaikan pernyataan bahwa ini harusnya tidak terjadi. Anggota Dewan itu reses mulai 7 Maret sampai selesai pemilu," ujar Muhammad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2014).

Dia menduga, ada indikasi anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014 melakukan kegiatan reses bersamaan dengan kampanye. Menurutnya, hal itu tidak dibenarkan. Pasalnya, dalam menjalankan aktivitas reses, anggota Dewan dibiayai negara. Padahal, pelaksanaan kampanye tak boleh menggunakan fasilitas, jabatan, dan dana negara. Saat ini, kata Muhammad, Bawaslu mengawasi kegiatan kampanye caleg petahana.

"Ada beberapa anggota DPR petahan merasa tidak nyaman karena kami perlakukan sama (dengan caleg non-petahana). Jadi bukan berarti kami menganggap keliru reses itu, tapi kami sayangkan masanya," kata dia.

Sebelumnya, Peneliti l Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, potensi penyalahgunaan tinggi karena anggaran reses DPR meningkat tajam dua tahun menjelang pemilu. Total anggaran reses tahun 2014 mencapai Rp 994.92 miliar. Naik 47 persen dibanding tahun 2013 dan naik empat kalilipat (332 persen) dibandingkan anggaran tahun 2010.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.