Kompas.com - 20/03/2014, 19:03 WIB
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Emir Moeis menjalani sidang perdana kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/11/2013). KOMPAS.com/DIAN MAHARANIPolitikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Emir Moeis menjalani sidang perdana kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Izedrik Emir Moeis merasa hanya menjadi korban pihak asing dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung. Hal itu disampaikan Emir dalam nota pembelaan atau pledoi pribadinya berjudul "Kembali... Sejarah Berulang Lagi (Saya Korban Persengkokolan Jahat Kekuatan Asing)" yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

"Saya bukanlah seorang koruptor yang memakan uang rakyat dan negara. Saya adalah korban dari persekongkolan jahat kekuatan asing yang ingin melemahkan dan menghancurkan bangsa dan negara kita," kata Emir.

Menurut Emir, tidak ada bukti yang kuat dalam penetapannya sebagai tersangka. Ia disebut sebagai penerima suap hanya dari keterangan warga Amerika Serikat, yaitu Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

"Hanya berdasarkan keterangan sepihak dari orang-orang asing di luar negeri, mereka bisa menuduh saya melakukan korupsi," kata Emir.

Selain itu, tim penasehat hukum Emir menilai seharusnya Pirooz juga ditetapkan sebagai tersangka karena didakwa memberi uang pada Emir terkait proyek PLTU Tarahan. Namun, Pirooz sendiri tak pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehingga jaksa KPK hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pirooz ketika diperiksa di Amerika. Menurut Emir, uang yang ditransfer Pirooz berkaitan dengan urusan bisnis. Pirooz adalah rekan bisnis sejak Emir belum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam kasus ini, Emir dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan penjara. Menurut Jaksa, Emir menerima uang dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Pirooz. Uang itu agar kedua perusahaan tersebut memenangi proyek PLTU Tarahan, Lampung, tahun 2004. Jaksa menjelaskan, uang itu ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Wapres Minta Sertifikasi Halal bagi UMKM Dipermudah

Nasional
KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

KPK Geledah Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Nasional
Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38

Nasional
KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

KPU Segera Terbitkan SK Waktu Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

KSP akan Pastikan Bupati Langkat Dihukum Seberat-beratnya soal Kerangkeng Manusia

Nasional
RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

RI-Singapura Teken Kerja Sama Investasi Senilai 9,2 Miliar Dolar AS

Nasional
Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Polisi Sebut Warga Dikerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat atas Izin Keluarga

Nasional
Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Polri Ralat Jumlah Korban Bentrokan di Sorong, 18 Orang Meninggal Dunia

Nasional
KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

KSAD Sebut TNI AD Akan Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara

Nasional
 Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Cegah Tindak Pidana Lintas Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.