Kompas.com - 19/03/2014, 20:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi DEYTRI ROBEKKA ARITONANGMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) Djohermansyah Djohan telah mengklarifikasi adanya komunikasi telepon dengan Gubernur Banten Atut Chosiyah terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Penjelasan itu disampaikan Djohermansyah secara tertulis pada Gamawan. "Jadi ketika proses Lebak sedang berlangsung, beliau ditelepon Bu Atut. Apa pertanyaan Bu Atut? katanya kalo terjadi kekosongan (jabatan), bagaimana jadinya," kata Gamawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Saat itu, sengketa Pilkada Lebak yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Amir Hamzah-Kasmin sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Amir-Kasmin mengajukan keberatan hasil Pilkada Lebak karena kalah suara dengan pasangan Iti Jayabaya-Ade Sumardi. Kekosongan jabatan pun dikhawatirkan jika terjadi pemungutan suara ulang (PSU) terhadap Pilkada Lebak.

Selain itu, lanjut Gamawan, Djohermansyah mengatakan tidak ada lobi-lobi yang dilakukan Atut agar terjadi PSU. "Tidak bicara lain, karena menurut Pak Dirjen, dia (Atut) menanyakan mekanisme-mekanisme prosedurlah," terang Gamawan.

Sebelumnya, Kasmin mengaku pernah mendengar Atut menelepon Dirjen Otda terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Kasmin ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak dengan terdakwa advokat Susi Tur Andayani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (17/3/2014). 

Kasmin mengetahui adanya komunikasi itu saat berada di ruangan Atut di Serang bersama Amir dan Susi. Menurut Kasmin, saat itu Amir ingin melaporkan hasil sidang sengketa Pilkada MK pada Atut. Namun, Atut juga terlihat sedang sibuk menelepon Dirjen Otda Kemendagri. Kasmin mengaku mendengar Atut sedang berbicara dengan Djohermansyah terkait pemungutan suara ulang Pilkada Lebak.  

Adapun, dalam kasus ini, Djohermansyah pernah beberapa kali diperiksa KPK. Untuk pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Atut diduga memerintahkan adiknya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, agar menyediakan dana untuk Ketua MK saat itu Akil Mochtar. Wawan kemudian bersedia memberikan Rp 1 miliar melalui Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atut, Wawan, dan Akil pun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak ini.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X