Kompas.com - 19/03/2014, 15:07 WIB
Ketua KPK Abraham Samad bersama pimpinan lainnya menyampaikan keterangan pers tentang refleksi akhir tahun KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (30/12/2013). KPK menyampaikan lima lingkup capaian dan kinerja selama 2013, yaitu di bidang kapasitas kelembagaan, penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan kerja sama strategis, dengan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp 1 triliun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua KPK Abraham Samad bersama pimpinan lainnya menyampaikan keterangan pers tentang refleksi akhir tahun KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (30/12/2013). KPK menyampaikan lima lingkup capaian dan kinerja selama 2013, yaitu di bidang kapasitas kelembagaan, penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan kerja sama strategis, dengan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp 1 triliun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri harta kekayaan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, KPK tengah melakukan profiling atau membandingkan kekayaan Nurhadi dengan pendapatan resmi yang seharusnya dia terima sesuai dengan jabatannya.

"Iya, kita lagi profiling (menelusuri profil)," kata Abraham di Jakarta, Rabu (19/3/2014).

Nurhadi menjadi sorotan media setelah menggelar resepsi pernikahan anaknya, Rizki Aulia dengan Rizky Wibowo, Sabtu (15/3) di Hotel Mulia, Jakarta yang terkesan mewah. Dalam resepsi tersebut, para tamu mendapatkan iPod Shuffle sebagai souvenir. Undangan yang disebar berjumlah 2.500 dengan ukuran sebesar majalah, berbentuk kotak, dan ketika dibuka mirip pajangan foto.

Di dalam undangan itu, terdapat kartu (seperti kartu ATM) yang menggunakan barcode. Kartu ini harus ditukarkan dengan cindera mata berupa Ipod Shuffle 2 GB yang harganya sekitar Rp 699.000.

Bukan kali ini saja Nurhadi menjadi sorotan media terkait gaya hidupnya. Sekitar 2012, Ketua MA Bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko menyebut Nurhadi menyulap ruang kerjanya dengan biaya sendiri. Nurhadi yang mengaku berbisnis sarang burung walet itu disebut memiliki seperangkat meja kerja yang nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Terkait gaya hidup Nurhadi ini, Abraham mengimbau para pejabat atau penyelenggara untuk tidak berlebihan. Menurut dia, kehidupan yang hedonis dan mewah merupakan cikal bakal korupsi.

"Jadi kemewahan, kehidupan yang hedonis, tamak, itu cikal bakal perilaku korup. Oleh karena itu sebaiknya penyelenggara negara itu tidak hidup yang berlebihan," katanya.

Pejabat tak pertontonkan kemewahan

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi juga mengimbau pejabat untuk tidak mempertontonkan kekayaannya di tengah banyaknya masyarakat yang masih kekurangan. Mengenai Nurhadi, Johan mengatakan bahwa Sekretaris MA itu belum melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikannya November 2012.

Sekitar November 2012, kata Johan, Nurhadi memang menyampaikan LHKPN-nya kepada KPK. Namun, ketika itu laporan Nurhadi belum lengkap sehingga KPK meminta dia untuk melengkapinya.

Untuk mengingatkan Nurhadi, KPK telah mengirimkan surat pada 15 Januari 2014. Namun, menurut Johan, hingga kini ia belum juga melengkapi LHKPN-nya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang MA Topane Gayus Lumbuun mengaku sudah menanyakan soal Ipod tersebut kepada Nurhadi. Kepada Gayus, Nurhadi mengatakan bahwa resepsi di Hotel Mulia ditanggung keluarga Rizky Wibowo. Ipod yang dibagi-bagikan sebagai sovenir itu, katanya, dibeli Rizky hampir setahun lalu dengan harga Rp 500.000.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X