Presiden SBY Ganti Istilah "China" Menjadi "Tionghoa" - Kompas.com

Presiden SBY Ganti Istilah "China" Menjadi "Tionghoa"

Kompas.com - 19/03/2014, 14:58 WIB
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2565 di Jakarta Convention Center, Jumat (7/2/2014).


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Melalui keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah "China" dengan "Tionghoa".

Pertimbangan pencabutan tersebut, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, istilah "Tjina" sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah "Tionghoa/Tiongkok" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Dalam keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia.

"Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," demikian bunyi menimbang poin b pada keppres tersebut.


Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka diperlukan sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang keppres itu disebutkan bahwa, ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan "China", tetapi frase "peranakan Tionghoa" bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara, apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Karena itu, melalui Keppres No 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak berlaku.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keppres Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan istilah orang dari atau komunitas "Tjina/China/Cina" diubah menjadi orang dan/atau komunitas "Tionghoa". Penyebutan "Republik Rakyat China" diubah menjadi "Republik Rakyat Tiongkok".

"Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," demikian bunyi keppres yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.


EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau

Nasional
Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Warga Bandung Dapat Gunakan Bus Gratis Menuju Bandara Kertajati

Regional
Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Di Balik Perusakan Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Hati SBY Sedih hingga Waspadai Upaya Adu Domba

Regional
Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Sepanjang 2018, TNI AU Catat Ada 127 Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Nasional

Nasional
Karena 4 Fans K-Pop, Penumpang Korean Air Terpaksa Turun dari Pesawat

Karena 4 Fans K-Pop, Penumpang Korean Air Terpaksa Turun dari Pesawat

Internasional
Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Soal Pengendalian Harga Sawit, Wakil Ketua Komisi IV Anggap Solusi Jokowi Tak Solutif

Nasional
Napi Teroris Wawan yang Meninggal di Nusakambangan Dimakamkan di Klaten

Napi Teroris Wawan yang Meninggal di Nusakambangan Dimakamkan di Klaten

Regional
Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinilai Kurang

Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dinilai Kurang

Megapolitan
KM Awu Miring Setelah Keluar Pelabuhan Bima, Sempat Minta Bantuan Evakuasi Penumpang

KM Awu Miring Setelah Keluar Pelabuhan Bima, Sempat Minta Bantuan Evakuasi Penumpang

Regional
Penjualan Kalender Bergambar Vladimir Putin Laris Manis di Jepang

Penjualan Kalender Bergambar Vladimir Putin Laris Manis di Jepang

Internasional
Angela Ponce, Transgender Pertama dalam Sejarah Miss Universe

Angela Ponce, Transgender Pertama dalam Sejarah Miss Universe

Internasional
Jokowi: PKB Trennya Naik Terus, kalau Dibiarkan Bisa Tiga Besar

Jokowi: PKB Trennya Naik Terus, kalau Dibiarkan Bisa Tiga Besar

Nasional
Pesan Cak Imin kepada Caleg PKB: Teladani Gus Dur dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Pesan Cak Imin kepada Caleg PKB: Teladani Gus Dur dan Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tunggak Pajak Rp 1,9 Miliar, Dua Perusahaan di Jaktim Ditagih Paksa

Tunggak Pajak Rp 1,9 Miliar, Dua Perusahaan di Jaktim Ditagih Paksa

Megapolitan
7 Fakta Menarik Wright Bersaudara, Penemu Pesawat Terbang...

7 Fakta Menarik Wright Bersaudara, Penemu Pesawat Terbang...

Internasional

Close Ads X