Kompas.com - 18/03/2014, 19:12 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi. KOMPAS.com/Icha RastikaJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — KPK menilai, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali sedianya menjatuhkan sanksi kepada Sekretaris MA Nurhadi yang tidak patuh memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Hingga kini, Nurhadi belum melengkapi laporan LHKPN-nya, yang disampaikan kepada KPK dua tahun lalu.

"Biasanya kalau mereka (pejabat) tidak melapor LHKPN kepada KPK, maka atasannya akan dikasih tahu kalau orang ini tidak lapor. Kalau tidak patuh, sanksi kemudian ada di pimpinan tersebut. Kalau tidak salah, di MA, LHKPN itu menjadi bagian syarat dari naik jabatan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Menurut Johan, Nurhadi pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK sekitar November 2012. Namun, laporan yang disampaikan ketika itu belum lengkap sehingga KPK meminta Nurhadi untuk melengkapinya.

Untuk mengingatkan Nurhadi, KPK mengaku telah mengirimkan surat kepada yang bersangkutan pada 15 Januari 2014. "Sampai saat ini belum dilengkapi," ucap Johan.

Menurut aturan perundang-undangan, kata Johan, pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi seorang pejabat atau penyelenggara negara. Pejabat/penyelenggara negara diwajibkan menyerahkan LHKPN mereka kepada KPK ketika dia menjabat, hingga setelah selesai menjabat. Namun, lanjut Johan, undang-undang tidak mengatur sanksi tegas bagi pejabat atau penyelenggara negara yang lalai melaporkan LHKPN-nya.

Oleh karena itulah, menurutnya, penerapan sanksi dikembalikan kepada pimpinan lembaga masing-masing. KPK nantinya akan menyampaikan kepada pimpinan pejabat/penyelenggara negara yang bersangkutan jika ada yang tidak patuh melaporkan LHKPN. Johan juga mengimbau agar para pejabat atau penyelenggara negara untuk hidup sederhana dan tidak mempertontonkan kekayaannya.

"Kita imbau pejabat hidup sederhana karena masih ada yang kekurangan. Jangan pertontonkan kekayaan. Saudara-saudara kita kan masih banyak yang miskin," katanya.

Adapun Nurhadi kembali menjadi sorotan media karena resepsi pernikahan anaknya, Rizki Aulia, dengan Rizky Wibowo, Sabtu (15/3/2014) di Hotel Mulia, Jakarta, yang terkesan mewah. Dalam resepsi tersebut, iPod Shuffle dibagi-bagikan sebagai sovenir.

Sekitar 2.500 tamu dalam acara itu menerima undangan lebih kurang sebesar majalah, berbentuk kotak, dan ketika dibuka, mirip dengan pajangan foto. Di dalam undangan itu terdapat kartu (seperti kartu ATM) yang menggunakan barcode yang nantinya ditukarkan dengan cendera mata berupa iPod Shuffle 2 GB yang harganya sekitar Rp 699.000 tersebut.

Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang MA Topane Gayus Lumbuun mengaku sudah menanyakan soal iPod tersebut ke Nurhadi. Kepada Gayus, Nurhadi menjelaskan bahwa resepsi di Hotel Mulia tersebut ditanggung keluarga Rizky Wibowo.

"Ipod itu dibeli Rizki hampir setahun lalu dengan harga Rp 500.000. Karena membeli banyak, Rizki mendapatkan diskon. Pak Nurhadi punya kuitansinya," kata Gayus.

Untuk diketahui, bukan kali ini saja Nurhadi menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang mewah. Sekitar 2012, Ketua MA Bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko menyebut Nurhadi menyulap ruang kerjanya dengan biaya sendiri. Nurhadi, yang mengaku berbisnis sarang burung walet itu, disebut memiliki seperangkat meja kerja bernilai Rp 1 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X