ICW Laporkan Ribuan Pegawai Honorer K2 "Siluman" Ke Bareskrim

Kompas.com - 18/03/2014, 15:58 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan 1.226 daftar pegawai honorer K2 siluman yang lolos dalam rekruitmen CPNS 2013 ke Bareskrim Polri. Daftar tersebut berasal dari enam wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, enam kabupaten itu adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.

“Berdasarkan data yang kami miliki, proses rekruitmen CPNS 2013 untuk jalur honorer K2 sarat kecurangan dan korupsi. Itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia,” kata Febri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Febri menjelaskan, dalam proses penerimaan CPNS itu, ICW mengindikasi terjadinya praktik dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi daerah, seperti sekretaris daerah, kepala badan kepegawaian daerah, dan sejumlah kepala unit satuan kerja.

Ia mengatakan, ribuan pegawai siluman ini ditemukan setelah pihaknya membandingkan daftar nama dalam dokumen data base honorer 2005, 2010, 2012 dan 2013. Perbandingan daftar nama tersebut didasarkan pada informasi Terhitung Mulai Tugas (TMT) yang ternyata berbeda.

“Nama honorer siluman ini muncul pada data base honorer K2 yang ditandatangani sekda masing-masing kabupaten kota tahun 2013 yang kemudian diserahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujarnya.

Modus yang digunakan, yakni calon pegawai siluman itu mulanya harus mengikuti seluruh tahapan tes terlebih dahulu. Setelah mereka dinyatakan lolos, para pegawai itu harus membayarkan uang sesuai dengan nilai yang disepakati di dalam surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai.

Besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para calon pegawai itu bervariasi, antara Rp 80 juta hingga Rp 120 juta. Saat ini, para pegawai yang telah dinyatakan lolos tes tersebut tinggal menunggu surat penetapan pengangkatan pegawai dari BKN.

“Sebagian sudah laporan polisi, sebagian kami minta Bareskrim untuk menginstruksikan polda dan polres untuk memantau pemberkasan dan dugaan korupsi dalam rekrutmen CPNS ini,” katanya.

Selain melaporkan ke Bareskrim Polri, Febri mengaku telah menyerahkan ribuan data pegawai honorer siluman itu ke BKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ia berharap kedua pihak tersebut tidak menerima berkas yang telah diserahkan oleh sekda masing-masing kabupaten kota.

“Kami minta nomor induk pegawainya tidak ditetapkan. Kalau seandainya nanti di kemudian hari, misalnya, sekian bulan setelah ini mereka dinyatakan lolos, kami akan gugat BKN dan Kemenpan RB,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.