Kompas.com - 18/03/2014, 15:07 WIB
Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kanan) dan Sekretaris MA Nurhadi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan pers mengenai refleksi akhir tahun MA di Kantor MA, Jakarta, Senin (30/12/2013). Selain memaparkan capaian kinerja MA selama tahun 2013, Ketua MA juga menyatakan bahwa MA kini semakin terbuka kepada publik dalam setiap putusan perkara yang ditanganinya. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kanan) dan Sekretaris MA Nurhadi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan pers mengenai refleksi akhir tahun MA di Kantor MA, Jakarta, Senin (30/12/2013). Selain memaparkan capaian kinerja MA selama tahun 2013, Ketua MA juga menyatakan bahwa MA kini semakin terbuka kepada publik dalam setiap putusan perkara yang ditanganinya. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi rupanya belum melengkapi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena dokumen pelaporannya belum lengkap, KPK belum bisa memproses lebih lanjut laporan LHKPN Nurhadi dan belum bisa dipublikasikan.

"Karena dokumen pelaporannya masih belum lengkap maka LHKPN-nya belum selesai atau belum bisa diproses lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Menurut Johan, Nurhadi melaporkan LHKPN-nya pada 7 November 2012 dan diterima KPK 8 November 2012. Dari hasil pengecakan KPK, laporan LHKPN tersebut belum lengkap. KPK lantas meminta Nurhadi untuk melengkapi laporannya tersebut.

Kemudian, pada 15 Januari 2014, KPK mengirimkan surat kepada Nurhadi yang mengingatkan agar dia melengkapi laporan LHKPN yang disampaikan sebelumnya. Namun, kata Johan, hingga kini dia belum melengkapi dokumen yang dimintai KPK.

Seperti diberitakan, Nurhadi menjadi sorotan setelah pesta pernikahan anaknya, Rizki Aulia, dengan Rizky Wibowo, Sabtu (15/3) di Hotel Mulia, Jakarta, yang terkesan mewah.

Sekitar 2.500 undangan dalam acara itu menerima undangan lebih kurang sebesar majalah, berbentuk kotak, dan ketika dibuka mirip pajangan foto. Di dalam undangan itu, terdapat kartu (seperti kartu ATM) yang menggunakan barcode yang nantinya ditukarkan dengan cendera mata berupa Ipod Shuffle 2 GB. Dalam situs store.apple.com, harga Ipod tersebut Rp 699.000.

Komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrohman Syahuri, yang hadir di resepsi pernikahan anak Nurhadi akan melaporkan Ipod tersebut ke KPK untuk memastikan cendera mata itu tergolong gratifikasi atau bukan.

Komisioner KY yang lain, Imam Anshori Saleh, yang mendapatkan undangan resepsi tetapi tidak hadir, mengimbau para hakim yang menerima cendera mata itu untuk mengembalikan ke Nurhadi atau lapor ke KPK. Menurut Imam, ada aturan yang melarang hakim menerima hadiah dengan nilai lebih dari Rp 500.000. Hal itu sudah diatur MA sejak tahun 2007 dan juga terdapat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang MA Topane Gayus Lumbuun mengaku sudah menanyakan soal Ipod tersebut ke Nurhadi. Kepada Gayus, Nurhadi menjelaskan, resepsi di Hotel Mulia ditanggung keluarga Rizky Wibowo. ”Ipod itu dibeli Rizki hampir setahun lalu dengan harga Rp 500.000. Karena membeli banyak, Rizki mendapatkan diskon. Pak Nurhadi punya kuitansinya,” ungkapnya.

Dengan pertimbangan ini, Gayus mengimbau agar para hakim yang hadir di resepsi tak perlu mengembalikan Ipod tersebut. Penerimaan cendera mata itu tak melanggar ketentuan apa pun dan bukan gratifikasi karena harganya tidak melebihi ketentuan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

Nasional
UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Hari Kartini, Pimpinan DPR Soroti Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Nasional
Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban

Nasional
Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Ungkap Alasan Pulang dari RS Ummi, Rizieq: Saya Beban, Tidak Mau Bikin Susah

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Industri Kaca Segera Dibangun di Batang, Jokowi: yang Terbesar di Asia Tenggara

Nasional
LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengeroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X