KPI: Metro TV Tak Proporsional Beritakan Nasdem

Kompas.com - 18/03/2014, 13:28 WIB
Ketua Dewan Majelis Tinggi Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, saat berbicara dihadapan kader dan simpatisan pada pembukaan Kongres I Partai Nasdem di JCC Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013). Kongres yang diadakan selama dua hari ini untuk menyamakan strategi dalam menghadapi Pemilu 2014 dan mengukuhkan Surya Paloh sebagai ketua umum. TRIBUNNEWS/HERUDINKetua Dewan Majelis Tinggi Nasional Partai Nasdem, Surya Paloh, saat berbicara dihadapan kader dan simpatisan pada pembukaan Kongres I Partai Nasdem di JCC Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013). Kongres yang diadakan selama dua hari ini untuk menyamakan strategi dalam menghadapi Pemilu 2014 dan mengukuhkan Surya Paloh sebagai ketua umum.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Penyiaran Indonesia menemukan adanya pemberitaan suatu partai yang sangat mencolok di televisi swasta. Menurut Ketua KPI Judhariksawan, televisi tersebut tidak proporsional dalam memberitakan suatu partai selama dua hari masa kampanye legislatif ini.

"Dari hasil pantauan kami pada hari pertama kampanye, adalah bahwa ada pemberitaaan partai yang sangat mencolok di satu televisi dan tidak proporsional dibandingkan partai lain," kata Judha di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Stasiun televisi yang dianggap tidak proporsional tersebut adalah Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut pemantauan KPI, katanya, Metro TV tidak proporsional jika dilihat dari durasi penayangan terkait Partai Nasdem. Dalam satu hari, Metro TV memberitakan Nasdem selama 34 kali atau 34 spot untuk Nasdem.

"Metro TV memberitakan PKS 9 spot sehari, Gerindra 7 spot, Hanura 1, PDIP 6, Golkar 6, Demokrat 8, PAN 2, dan Nasdem 34 kali," kata Judha.

Padahal, menurut Judha, aturan main iklan kampanye di lembaga penyiaran hanya diperbolehkan 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per partai. Menurut pemantauan KPI, katanya, hampir semua partai memasang iklan lebih dari 10 spot di satu televisi dalam sehari selama masa kampanye ini. Rata-rata partai muncul dalam satu televisi selama belasan kali per hari. Hanya Nasdem, menurutnya, yang muncul hingga tiga puluhan kali dalam satu stasiun televisi.

"Nanti akan kami proses sesuai aturan dan akan jadi rekomendasi gugus tugas atas pelanggaran yang terjadi," kata Judha.

Dia lantas mengingatkan media untuk tetap menjaga independensi, netralitas, dan proporsionalitas dalam menyajikan pemberitaan selama masa kampanye.

"Karena KPU kan sudah membagi setiap hari seluruh partai aktivitas kampanye, agak heran saja jika ada partai yang tidak diberitakan, sementara partai lain durasi pemberitaannya melebihi kewajaran," kata Judha.

Mengenai hal ini, katanya, KPI sepakat dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi khusus. Dalam waktu dekat, KPI bekerjasama dengan Dewan Pers akan menggelar diskusi mengenai ketaatan pemberitan Pemilu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X