PDI-P dan Gerindra Harus Rekonsiliasi soal Perjanjian Batu Tulis

Kompas.com - 17/03/2014, 21:25 WIB
Salinan surat yang disebut Perjanjian Batu Tulis menjadi beredar di media sosial dan menjadi perbincangan FacebookSalinan surat yang disebut Perjanjian Batu Tulis menjadi beredar di media sosial dan menjadi perbincangan
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra diharapkan menempuh rekonsiliasi untuk menyelesaikan perjanjian Batu Tulis. Kedua belah pihak sebaiknya tidak mengumbar permasalahan itu di media massa.

"Harus ada pertemuan sendiri untuk membahas masalah ini, harus segera dilakukan rekonsiliasi," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, saat dihubungi, Senin (17/3/2014) malam.

Hendri yakin bahwa perselisihan tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi politik antara kedua partai. Oleh karena itu, Hendri menilai masalah itu dapat segera diselesaikan bila dibicarakan secara baik-baik, khususnya oleh orang-orang yang dulu membuat perjanjian tersebut.

Menurut Hendri, konflik Batu Tulis ini bisa terjadi karena kemunculan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengagetkan banyak pihak. Ia menilai internal PDI Perjuangan pun belum menyadari bahwa partai itu memiliki sosok potensial seperti Jokowi. Kini PDI Perjuangan menyadari betapa besarnya pengaruh Jokowi dan itu ditunjukkan dari keunggulan Jokowi pada survei-survei pemilihan presiden.


"Jadi, ini bukan masalah siapa yang harus mengalah atau enggak mengalah, tapi harus dibicarakan. Sekarang kan PDI-P merasa tidak merasa harus memenuhi perjanjian karena tidak menang di pemilu kemarin (2009). Jadi, sampaikan saja langsung ke Gerindra. Ini akan menghilangkan ego-ego yang mereka punya," kata dia.

Dokumen yang diduga merupakan perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI Perjuangan pada Mei 2009 itu beredar luas di jejaring sosial setelah Jokowi ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. PDI Perjuangan mengklaim bahwa perjanjian itu hanya berlaku jika pasangan Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Nyatanya, pasangan tersebut kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X