PPP: Sangat Mungkin Duet Jokowi-Suryadharma di Pilpres

Kompas.com - 17/03/2014, 18:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014). Jokowi masih menjalani fungsinya sebagai Gubernur setelah ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden dari PDIP. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2014). Jokowi masih menjalani fungsinya sebagai Gubernur setelah ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden dari PDIP. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai PPP cocok berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden 2014. Ia bahkan mewacanakan menduetkan bakal calon presiden PDIP Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

“Sangat mungkin (Jokowi-Suryadharma). Dulu juga kan PPP pernah bersama PDI-P saat Megawati dengan Hamzah Haz,” kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Pada tahun 2001, Megawati yang menjabat sebagai Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hamzah Haz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP lalu menjadi Wakil Presiden.

Lukman mengatakan, PDI-P dan PPP memang memiliki kecocokan. Basis PDI-P yang merupakan partai nasionalis, menurut dia, cocok dengan PPP yang berbasis Islam. “Berkoalisi itu kan pacaran, membangun rumah tangga. Kecocokan itu harus ada, bagaimana visi kedepan, target pemerintahan. Ideologi apa yang akan dibangun. Kalau semua ada kecocokan akan lebih mudah,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan, kepastian mengenai koalisi dan pengusungan capres-cawapres baru akan ditetapkan setelah melihat hasil di pemilu legislatif 9 April. Nantinya, kata dia, PPP akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk membuat keputusan.

“Hal-hal tertentu, dalam politik tidak bisa dipastikan,” pungkas Wakil Ketua MPR itu.

Seperti diberitakan, PDIP baru akan membicarakan masalah cawapres setelah Pileg. Saat ini, PDIP mengaku masih fokus pada pemenangan Pileg dan sosialisasi Jokowi sebagai bakal capres. Untuk mengusung pasangan capres-cawapres, parpol mesti memenuhi syarat dalam UU Pilpres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X