Kompas.com - 17/03/2014, 17:38 WIB
Salinan surat yang disebut Perjanjian Batu Tulis menjadi beredar di media sosial dan menjadi perbincangan FacebookSalinan surat yang disebut Perjanjian Batu Tulis menjadi beredar di media sosial dan menjadi perbincangan
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sidarto Danusubroto, menilai, perjanjian Batu Tulis antara partainya dan Partai Gerindra ketika Pilpres 2009 terlalu dibesar-besarkan. Menurut Sidarto, Gerindra tidak perlu terus-terusan mengungkit perjanjian itu.

"Kalau sekarang (perjanjian Batu Tulis) ini dibesar-besarkan, justru akan jadi berlebihan. Masalah yang begini lama, saya anggap ini suatu agreement (perjanjian) yang tidak menghasilkan apa-apa. Agreement yang tidak ada artinya," kata Sidarto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Sidarto menilai perjanjian itu sudah tidak berlaku saat ini. Pasalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung kedua partai saat itu, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, kalah pada Pilpres 2009.

"Kalau toh itu ada, perjanjian itu berlaku kalau Ibu Mega terpilih sebagai presiden. Karena kemudian tidak terpilih, jadi secara moral dan etika itu tidak berlaku. Jadi, kalau memang waktu itu menghasilkan keterpilihan mungkin itu ada bobotnya,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Oleh karena itu, kata dia, partainya enggan terlalu memikirkan perjanjian Batu Tulis itu. PDI-P sedang fokus memikirkan pemenangan pada pemilu legislatif. Dia berharap partainya bisa meraup suara sebanyak-banyaknya agar bisa mengusung Jokowi pada pemilu presiden mendatang.

"Bagi saya Jokowi itu matang. Memang ada orang lebih matang dan berpendidikan dari dia, tapi bagi saya itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa dipercaya. Jokowi itu bisa dipercaya," ujarnya.

Setelah Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden PDI-P, beredar dokumen perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.