Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wujudkan Pemilu Bersih, DKPP Tunjuk 66 Anggota Majelis Daerah

Kompas.com - 16/03/2014, 21:34 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik anggota majelis daerah. Anggota di daerah itu dipersiapkan untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada 9 April 2014.

Pelantikan ini dilakukan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh ketua DKPP Jimly Asshidiqie di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2014). Jimly berharap agar DKPP yang belum berusia satu tahun menunjukkan kinerja dan peran yang baik selama penyelenggaraan pemilu.

"Dulu lembaga ini bernama Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc. Karena banyaknya laporan terhadap pelanggaran pemilu, makanya kita rekrut anggota di daerah," kata Jimly seusai pelantikan.

Jimly mengatakan, selalu ada potensi masalah di setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu, ia berharap DKPP hadir sebagai badan pengawas yang terpercaya.

Dengan hadirnya DKPP sebagai lembaga pemeriksa pelanggaran kode etik pemilu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan diawasi oleh tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Dengan demikian, Jimly berharap Pemilu 2014 dapat menjadi pemilu yang berintegritas dan melahirkan pemimpin bangsa yang bersih.

Anggota majelis daerah yang dilantik pada malam ini adalah anggota tim pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat dari ke-33 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh masing-masing dua orang sehingga jumlah total sebanyak 66 orang.

Juru bicara DKPP Hidayat Nur Sadini mengatakan, tujuan pembentukan tim pemeriksa di daerah untuk membantu DKPP dalam sidang pemeriksaan bila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pesta demokrasi ini. "Tugas mereka nanti meliputi rapat tim pemeriksa, melakukan pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, membuat laporan hingga berita acara pemeriksaan penyelenggaraan pemilu," kata Sardini.

Sardini menjelaskan, pelaksanaan pemilu terdapat di ribuan daerah pemilihan. Akan sangat sulit bila semua pengaduan pemilu ditangani DKPP pusat. Pembentukan tim daerah diharapkan dapat meringankan pekerjaan DKPP.

Setelah pelantikan, semua anggota majelis daerah akan mendapat bimbingan selama tiga hari untuk penguasaan teknis acara pemeriksaan. Beberapa di antaranya pemahaman tugas pokok dan fungsi tim pemeriksa, pemahaman tahapan pemilu, dan proses-proses pemeriksaan oleh DKPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com