Wujudkan Pemilu Bersih, DKPP Tunjuk 66 Anggota Majelis Daerah

Kompas.com - 16/03/2014, 21:34 WIB
Penulis Febrian
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik anggota majelis daerah. Anggota di daerah itu dipersiapkan untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada 9 April 2014.

Pelantikan ini dilakukan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh ketua DKPP Jimly Asshidiqie di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2014). Jimly berharap agar DKPP yang belum berusia satu tahun menunjukkan kinerja dan peran yang baik selama penyelenggaraan pemilu.

"Dulu lembaga ini bernama Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc. Karena banyaknya laporan terhadap pelanggaran pemilu, makanya kita rekrut anggota di daerah," kata Jimly seusai pelantikan.

Jimly mengatakan, selalu ada potensi masalah di setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu, ia berharap DKPP hadir sebagai badan pengawas yang terpercaya.

Dengan hadirnya DKPP sebagai lembaga pemeriksa pelanggaran kode etik pemilu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan diawasi oleh tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Dengan demikian, Jimly berharap Pemilu 2014 dapat menjadi pemilu yang berintegritas dan melahirkan pemimpin bangsa yang bersih.

Anggota majelis daerah yang dilantik pada malam ini adalah anggota tim pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat dari ke-33 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh masing-masing dua orang sehingga jumlah total sebanyak 66 orang.

Juru bicara DKPP Hidayat Nur Sadini mengatakan, tujuan pembentukan tim pemeriksa di daerah untuk membantu DKPP dalam sidang pemeriksaan bila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pesta demokrasi ini. "Tugas mereka nanti meliputi rapat tim pemeriksa, melakukan pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, membuat laporan hingga berita acara pemeriksaan penyelenggaraan pemilu," kata Sardini.

Sardini menjelaskan, pelaksanaan pemilu terdapat di ribuan daerah pemilihan. Akan sangat sulit bila semua pengaduan pemilu ditangani DKPP pusat. Pembentukan tim daerah diharapkan dapat meringankan pekerjaan DKPP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah pelantikan, semua anggota majelis daerah akan mendapat bimbingan selama tiga hari untuk penguasaan teknis acara pemeriksaan. Beberapa di antaranya pemahaman tugas pokok dan fungsi tim pemeriksa, pemahaman tahapan pemilu, dan proses-proses pemeriksaan oleh DKPP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.