Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Wawancara Pertama Jokowi sebagai Capres

Kompas.com - 14/03/2014, 22:13 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo mengagumi kematangan politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati dinilai memiliki pengalaman yang tinggi sebagai anggota Dewan, wakil presiden, hingga presiden.

Kekaguman ini disampaikan dalam wawancara eksklusif presenter Kompas TV, Aiman Witjaksono, dengan Jokowi di depan kediamannya di Menteng, Jakarta, Jumat (14/3/2014). Berikut ini sebagian petikan wawancara pertama dengan Jokowi, terkait kapasitasnya sebagai calon presiden PDI Perjuangan

KOMPAS TV: Ketika berziarah kemarin ke makam Bung Karno di Blitar, apa pesan Ibu Mega?
Jokowi: Tidak ada. Itu ziarah ke makam pendiri bangsa, proklamator. Saya kira, (saat) ziarah, kita mendoakan agar beliau diberikan tempat yang paling baik di sisi Allah.

KOMPAS TV: Bagaimana dengan perdebatan di internal partai terkait pencapresan Anda?
Jokowi: Itu biasa. Dinamika politik itu kan biasa. Ada yang iya, ada yang tidak iya. Tetapi ketika ketua umum telah memutuskan, tidak ada masalah, 100 persen mendukung. Kewenangan itu sesuai dengan hasil kongres bahwa penentuan calon presiden ada di ketua umum.

KOMPAS TV: Apa pertimbangan partai memilih Anda?
Jokowi: Itu silakan ditanyakan ke ketua umum.

KOMPAS TV: Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega?
Jokowi: Pesan-pesan, tetapi tidak bisa saya sampaikan sekarang.

KOMPAS TV: Bapak melihat, sebelumnya dikatakan bahwa capres akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Akan tetapi, pencapresan ini diumumkan sebelum pemilu legislatif?
Jokowi: Saya kira itu dinamika politik. Proses kan bergerak. Tidak bisa serta-merta harus ini. Partai melihat perubahan di luar. Ini dinamika internal. Saya kira ini kematangan Ibu Mega. Kita ingat, Ibu Mega menjadi ketum partai selama 20 tahun. Pernah menjadi anggota Dewan, pernah menjadi Wakil Presiden, dan pernah menjadi Presiden. Pernah dalam kehidupan politik, jatuh bangun.

Saya kira ini kematangan beliau, dan ini sebetulnya saya rasakan empat bulan lalu. (Ibu Mega) tidak seperti yang digambarkan orang. Gambaran bahwa di PDI-P, semua (keputusan partai) di Ibu Mega. Ini amanat kongres, dari bawah. Dari DPC partai, anak ranting. Ini proses yang panjang. Oleh karenanya, waktu di kongres, diamanatkan bahwa beliau yang punya wewenang menetapkan capres dan cawapres.

KOMPAS TV: Soal capres, ada pribadi, rekam jejak, dan program. Apa Bapak sudah memiliki bayangan soal program?
Jokowi: Tentu kita siap kalau sudah diberikan kepercayaan. Tapi kita masih berbicara pileg 9 April. Kita ingin agar (ada) dukungan, kerja keras semua kader, relawan, dan masyarakat dalam memberikan dukungan ke PDI Perjuangan pada 9 April.

KOMPAS TV: Bagaimana soal korupsi dan kemiskinan?
Jokowi: Itu nanti setelah pileg.

KOMPAS TV: Soal wakil presiden?
Jokowi: Itu urusan partai dan ketua umum.

KOMPAS TV: Bapak akan meninggalkan Jakarta, apa pesan Bapak?
Jokowi: Ini masih proses.

KOMPAS TV: Bagaimana soal video janji lima tahun?
Jokowi: Itu biasa. Ada yang senang dan tidak senang. Ada yang mendukung dan tidak mendukung. Biasa, ada yang menjelekkan, menyerang. Saya sudah empat kali, Pilkada Solo pertama. Kedua, Pilgub Jakarta putaran pertama, dan putaran kedua. Menjelekkan, mencemooh, menyerang. Saya terbuka. Inilah demokrasi.

KOMPAS TV: Warga Jakarta lebih ingin Bapak menjadi gubernur.
Jokowi: Jakarta adalah ibu kota. Problem yang ada tanggung jawab bersama, (tanggung jawab) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi di sekitar DKI, pemerintah kota (di sekitar DKI). Saya kasih tahu, 13 sungai besar yang ada di Jakarta adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

KOMPAS TV: Ada janji kepada warga Jakarta jika Bapak menjadi presiden?
Jokowi: Masih proses. Pileg saja belum. Ini dirampungkan dulu. Kita berharap PDI Perjuangan menang dengan persentase tinggi di pileg sehingga ada pemerintahan yang kuat, didukung oleh Dewan dan Parlemen yang kuat.

KOMPAS TV: Pak Jokowi sudah dua kali (tidak merampungkan masa jabatan). Di Solo tidak diselesaikan, dan Jakarta tidak diselesaikan. Terhadap orang yang mengkritik hal ini, Bapak ingin mengatakan apa?
Jokowi: Saya kira kembali ke konstitusi, kembali ke undang-undang, kembali ke aturan. Kalau aturan memperbolehkan, saya kira itulah aturan. Kalau aturan tak boleh, saya kira tidak akan ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com