Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Wawancara Pertama Jokowi sebagai Capres

Kompas.com - 14/03/2014, 22:13 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo mengagumi kematangan politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati dinilai memiliki pengalaman yang tinggi sebagai anggota Dewan, wakil presiden, hingga presiden.

Kekaguman ini disampaikan dalam wawancara eksklusif presenter Kompas TV, Aiman Witjaksono, dengan Jokowi di depan kediamannya di Menteng, Jakarta, Jumat (14/3/2014). Berikut ini sebagian petikan wawancara pertama dengan Jokowi, terkait kapasitasnya sebagai calon presiden PDI Perjuangan

KOMPAS TV: Ketika berziarah kemarin ke makam Bung Karno di Blitar, apa pesan Ibu Mega?
Jokowi: Tidak ada. Itu ziarah ke makam pendiri bangsa, proklamator. Saya kira, (saat) ziarah, kita mendoakan agar beliau diberikan tempat yang paling baik di sisi Allah.

KOMPAS TV: Bagaimana dengan perdebatan di internal partai terkait pencapresan Anda?
Jokowi: Itu biasa. Dinamika politik itu kan biasa. Ada yang iya, ada yang tidak iya. Tetapi ketika ketua umum telah memutuskan, tidak ada masalah, 100 persen mendukung. Kewenangan itu sesuai dengan hasil kongres bahwa penentuan calon presiden ada di ketua umum.

KOMPAS TV: Apa pertimbangan partai memilih Anda?
Jokowi: Itu silakan ditanyakan ke ketua umum.

KOMPAS TV: Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega?
Jokowi: Pesan-pesan, tetapi tidak bisa saya sampaikan sekarang.

KOMPAS TV: Bapak melihat, sebelumnya dikatakan bahwa capres akan diumumkan setelah pemilu legislatif. Akan tetapi, pencapresan ini diumumkan sebelum pemilu legislatif?
Jokowi: Saya kira itu dinamika politik. Proses kan bergerak. Tidak bisa serta-merta harus ini. Partai melihat perubahan di luar. Ini dinamika internal. Saya kira ini kematangan Ibu Mega. Kita ingat, Ibu Mega menjadi ketum partai selama 20 tahun. Pernah menjadi anggota Dewan, pernah menjadi Wakil Presiden, dan pernah menjadi Presiden. Pernah dalam kehidupan politik, jatuh bangun.

Saya kira ini kematangan beliau, dan ini sebetulnya saya rasakan empat bulan lalu. (Ibu Mega) tidak seperti yang digambarkan orang. Gambaran bahwa di PDI-P, semua (keputusan partai) di Ibu Mega. Ini amanat kongres, dari bawah. Dari DPC partai, anak ranting. Ini proses yang panjang. Oleh karenanya, waktu di kongres, diamanatkan bahwa beliau yang punya wewenang menetapkan capres dan cawapres.

KOMPAS TV: Soal capres, ada pribadi, rekam jejak, dan program. Apa Bapak sudah memiliki bayangan soal program?
Jokowi: Tentu kita siap kalau sudah diberikan kepercayaan. Tapi kita masih berbicara pileg 9 April. Kita ingin agar (ada) dukungan, kerja keras semua kader, relawan, dan masyarakat dalam memberikan dukungan ke PDI Perjuangan pada 9 April.

KOMPAS TV: Bagaimana soal korupsi dan kemiskinan?
Jokowi: Itu nanti setelah pileg.

KOMPAS TV: Soal wakil presiden?
Jokowi: Itu urusan partai dan ketua umum.

KOMPAS TV: Bapak akan meninggalkan Jakarta, apa pesan Bapak?
Jokowi: Ini masih proses.

KOMPAS TV: Bagaimana soal video janji lima tahun?
Jokowi: Itu biasa. Ada yang senang dan tidak senang. Ada yang mendukung dan tidak mendukung. Biasa, ada yang menjelekkan, menyerang. Saya sudah empat kali, Pilkada Solo pertama. Kedua, Pilgub Jakarta putaran pertama, dan putaran kedua. Menjelekkan, mencemooh, menyerang. Saya terbuka. Inilah demokrasi.

KOMPAS TV: Warga Jakarta lebih ingin Bapak menjadi gubernur.
Jokowi: Jakarta adalah ibu kota. Problem yang ada tanggung jawab bersama, (tanggung jawab) pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi di sekitar DKI, pemerintah kota (di sekitar DKI). Saya kasih tahu, 13 sungai besar yang ada di Jakarta adalah tanggung jawab pemerintah pusat.

KOMPAS TV: Ada janji kepada warga Jakarta jika Bapak menjadi presiden?
Jokowi: Masih proses. Pileg saja belum. Ini dirampungkan dulu. Kita berharap PDI Perjuangan menang dengan persentase tinggi di pileg sehingga ada pemerintahan yang kuat, didukung oleh Dewan dan Parlemen yang kuat.

KOMPAS TV: Pak Jokowi sudah dua kali (tidak merampungkan masa jabatan). Di Solo tidak diselesaikan, dan Jakarta tidak diselesaikan. Terhadap orang yang mengkritik hal ini, Bapak ingin mengatakan apa?
Jokowi: Saya kira kembali ke konstitusi, kembali ke undang-undang, kembali ke aturan. Kalau aturan memperbolehkan, saya kira itulah aturan. Kalau aturan tak boleh, saya kira tidak akan ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com