Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2014, 18:28 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik pendeklarasian Joko Widodo sebagai bakal calon presiden 2014-2017 oleh PDI Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Isa Muchsin mengatakan, Ketua umum PPP Suryadharma Ali sudah mengisyaratkan untuk membangun kembali koalisi antara PPP dan PDI-P.

"Ketua umum sudah mengisyaratkan kemungkinan akan bekerja sama lagi dengan PDI-P. Itu kan bukan sesuatu hal yang baru mengingat hubungan PPP dengan PDI-P juga harmonis ketika Bapak Hamzah Haz (mantan Ketua Umum PPP) menjadi wakilnya Ibu Mega dulu," kata Isa di kantor DPP PPP di Cikini, Jakarta, Jumat (14/3/2014). Hamzah pernah menjadi Wakil Presiden RI ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI 2001-2004.

Namun, Isa mengatakan bahwa kepastian akan koalisi itu akan diumumkan saat Rapat Pimpinan Nasional PPP yang akan dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota legislatif.

Mengenai calon presiden maupun wakil presiden, Isa mengatakan bahwa PPP masih mengandalkan Suryadharma sebagai kandidat yang akan didorong dalam koalisi dengan partai lain. Pasangannya belum tentu Jokowi.

"Dari hasil mukernas (musyawarah kerja nasional) itu kami juga tidak menutup kemungkinan mengusung capres dari partai lain kalau itu adalah tokoh nasional yang punya integritas," katanya.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa masalah koalisi akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3/2014), di Bogor.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com