Kompas.com - 14/03/2014, 18:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada detik-detik pengumuman capres dari PDIP Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada detik-detik pengumuman capres dari PDIP
Penulis Febrian
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik pendeklarasian Joko Widodo sebagai bakal calon presiden 2014-2017 oleh PDI Perjuangan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Isa Muchsin mengatakan, Ketua umum PPP Suryadharma Ali sudah mengisyaratkan untuk membangun kembali koalisi antara PPP dan PDI-P.

"Ketua umum sudah mengisyaratkan kemungkinan akan bekerja sama lagi dengan PDI-P. Itu kan bukan sesuatu hal yang baru mengingat hubungan PPP dengan PDI-P juga harmonis ketika Bapak Hamzah Haz (mantan Ketua Umum PPP) menjadi wakilnya Ibu Mega dulu," kata Isa di kantor DPP PPP di Cikini, Jakarta, Jumat (14/3/2014). Hamzah pernah menjadi Wakil Presiden RI ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI 2001-2004.

Namun, Isa mengatakan bahwa kepastian akan koalisi itu akan diumumkan saat Rapat Pimpinan Nasional PPP yang akan dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota legislatif.

Mengenai calon presiden maupun wakil presiden, Isa mengatakan bahwa PPP masih mengandalkan Suryadharma sebagai kandidat yang akan didorong dalam koalisi dengan partai lain. Pasangannya belum tentu Jokowi.

"Dari hasil mukernas (musyawarah kerja nasional) itu kami juga tidak menutup kemungkinan mengusung capres dari partai lain kalau itu adalah tokoh nasional yang punya integritas," katanya.

Sebelumnya, Suryadharma menyatakan bahwa masalah koalisi akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3/2014), di Bogor.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X