Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Demokrat Tak Membaik di Tangan SBY, Anas Sebut Tak Musimnya

Kompas.com - 14/03/2014, 15:14 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hampir satu tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, elektabilitas Demokrat belum juga membaik. Bahkan, tingkat dukungan publik cenderung menurun dibanding ketika masih dipegang Anas Urbaningrum. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil berbagai survei. Bagaimana tanggapan Anas?

"Berarti lagi tidak musimnya. Kalau musimnya lagi bagus, ya elektabilitasnya naik. Kalau lagi enggak musim, kan yang naik elektabilitas yang lain. Berarti musim yang lain," kata Anas sesuai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lain itu juga tak banyak komentar mengenai Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.  "Namanya juga usaha (menaikkan elektabilitas), kan," katanya.

Dalam sejumlah survei, elektabilitas Partai Demokrat tak kunjung naik menjelang Pemilu 2014. SBY menggantikan Anas sebagai Ketum Demokrat ketika Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. KLB digelar setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketum pasca-ditetapkan tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepengurusan diubah, salah satunya ditunjuknya Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian DPP.

Survei Kompas, elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 11,1 persen (akhir 2012), menjadi 10,1 persen (pertengahan 2013), lalu turun lagi menjadi 7,2 persen di akhir 2013. Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang dirilis pada Kamis (13/3/2014) bahkan menempatkan Demokrat di urutan keenam dengan elektabilitas hanya 2,24 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com