Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tolak Temuan KPI soal Pelanggaran Iklan Politik

Kompas.com - 14/03/2014, 13:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menolak temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa partainya melanggar aturan iklan kampanye. Ia meminta KPI menunjukkan bukti pelanggaran iklan kampanye tersebut.

"Menurut saya diundang saja, lalu ditunjukkan pelanggaran itu. Jangan sampai Bawaslu-KPI itu salah penafsirannya," kata Viva saat dihubungi, Jumat (14/3/2014).

Viva mengatakan, KPI perlu segera memanggil 10 partai yang dinilai melanggar aturan iklan kampanye untuk memperjelas semuanya. Menurutnya, penilaian itu tak sesuai karena PAN tak pernah membuat iklan yang memenuhi seluruh unsur kampanye.

Anggota Komisi V DPR itu justru khawatir ada unsur kepentingan politik di balik penilaian KPI. Padahal seharusnya, ujar dia, KPI harus bersih dari kepentingan politik manapun. "Jangan sampai kemudian kami dirugikan karena dianggap tidak mengerti undang-undang. Tunjukkan saja pelanggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, KPI merilis 10 partai politik yang melanggar aturan iklan kampanye melalui media televisi pascamoratorium iklan politik. Data kuantitatif per 1-11 Maret 2014 yang dirilis KPI, ada 67 kali iklan PAN yang tayang di TV. Partai Golkar yang paling banyak, yakni 487 spot iklan. Parpol lain, yakni Partai Nasdem dengan iklan sebanyak 378 kali tayang, Partai Gerindra 305 kali tayang, PDI Perjuangan 273 kali tayang, Partai Kebangkitan Bangsa 90 kali tayang, Partai Hanura 80 kali tayang.

Tiga parpol lain jumlah tayang iklan politiknya kurang dari 50 kali, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 42 kali tayang, Partai Keadilan Sosial sembilan kali tayang dan Partai Demokrat delapan kali tayang. Penayangan iklan tersebut di 11 televisi. Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti temuan KPI itu.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com