Kompas.com - 14/03/2014, 13:51 WIB
Logo PAN googleLogo PAN
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menolak temuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bahwa partainya melanggar aturan iklan kampanye. Ia meminta KPI menunjukkan bukti pelanggaran iklan kampanye tersebut.

"Menurut saya diundang saja, lalu ditunjukkan pelanggaran itu. Jangan sampai Bawaslu-KPI itu salah penafsirannya," kata Viva saat dihubungi, Jumat (14/3/2014).

Viva mengatakan, KPI perlu segera memanggil 10 partai yang dinilai melanggar aturan iklan kampanye untuk memperjelas semuanya. Menurutnya, penilaian itu tak sesuai karena PAN tak pernah membuat iklan yang memenuhi seluruh unsur kampanye.

Anggota Komisi V DPR itu justru khawatir ada unsur kepentingan politik di balik penilaian KPI. Padahal seharusnya, ujar dia, KPI harus bersih dari kepentingan politik manapun. "Jangan sampai kemudian kami dirugikan karena dianggap tidak mengerti undang-undang. Tunjukkan saja pelanggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, KPI merilis 10 partai politik yang melanggar aturan iklan kampanye melalui media televisi pascamoratorium iklan politik. Data kuantitatif per 1-11 Maret 2014 yang dirilis KPI, ada 67 kali iklan PAN yang tayang di TV. Partai Golkar yang paling banyak, yakni 487 spot iklan. Parpol lain, yakni Partai Nasdem dengan iklan sebanyak 378 kali tayang, Partai Gerindra 305 kali tayang, PDI Perjuangan 273 kali tayang, Partai Kebangkitan Bangsa 90 kali tayang, Partai Hanura 80 kali tayang.

Tiga parpol lain jumlah tayang iklan politiknya kurang dari 50 kali, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 42 kali tayang, Partai Keadilan Sosial sembilan kali tayang dan Partai Demokrat delapan kali tayang. Penayangan iklan tersebut di 11 televisi. Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti temuan KPI itu.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.