Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2014, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir satu tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, elektabilitas Demokrat belum juga membaik. Bahkan, tingkat dukungan publik cenderung menurun dibanding ketika masih dipegang Anas Urbaningrum. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil berbagai survei.

Pengamat Politik Hanta Yudha menilai, melihat kondisi itu, SBY telah gagal mengangkat citra Demokrat dari terpaan rentetan kasus korupsi.

“Berarti penetapan SBY sebagai Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum ini kan tidak berhasil mengangkat citra partai,” kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/3/2014) pagi.

Hanta berpendapat, selain terpaan kasus korupsi yang menjerat para kader elitenya, terus melorotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pileg merupakan dampak dari kinerja SBY dan Partai Demokrat di pemerintahan. SBY sebagai presiden dan Demokrat sebagai partai berkuasa dinilainya gagal dalam membentuk pemerintahan yang baik.

“Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah ini sangat negatif. Publik menilai SBY dan Partai Demokrat tidak berhasil membentuk satu pemerintahan yang baik. Kinerjanya tidak maksimal,” ujar dia.

Hanta menambahkan, konvensi calon presiden Partai Demokrat yang semula dibentuk untuk mengangkat citra partai juga gagal. Menurutnya, Konvensi Demokrat hingga saat ini belum bisa mengangkat tokoh baru yang cukup kuat seperti SBY pada Pemilu 2004 dan 2009. Publikasi konvensi Demokrat juga cenderung meredup di media massa akhir-akhir ini.

“Konvensi ini kan cara terakhir Demokrat untuk mengangkat citra partai. Kalau konvensi ini juga tidak berhasil, tentu saja citra Demokrat akan sulit untuk naik. Jadi tiga faktor itu saya kira, kasus korupsi yang menjerat kader, kinerja pemerintah yang tidak maksimal, dan konvensi Demokrat yang meredup, ini menyebabkan citra partai sulit terangkat. Meski SBY sudah didaulat sebagai Ketua Umum sekalipun,” pungkas Hanta.

SBY menggantikan Anas sebagai Ketum Demokrat ketika Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. KLB digelar setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketum pasca-ditetapkan tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepengurusan diubah, salah satunya ditunjuknya Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian DPP.

Survei Kompas, elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 11,1 persen (akhir 2012), menjadi 10,1 persen (pertengahan 2013), lalu turun lagi menjadi 7,2 persen di akhir 2013. Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang dirilis pada Kamis (13/3/2014) bahkan menempatkan Demokrat di urutan keenam dengan elektabilitas hanya 2,24 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com