Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Gantikan Peran Anas di Demokrat, SBY Dinilai Gagal

Kompas.com - 14/03/2014, 12:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir satu tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, elektabilitas Demokrat belum juga membaik. Bahkan, tingkat dukungan publik cenderung menurun dibanding ketika masih dipegang Anas Urbaningrum. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil berbagai survei.

Pengamat Politik Hanta Yudha menilai, melihat kondisi itu, SBY telah gagal mengangkat citra Demokrat dari terpaan rentetan kasus korupsi.

“Berarti penetapan SBY sebagai Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum ini kan tidak berhasil mengangkat citra partai,” kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/3/2014) pagi.

Hanta berpendapat, selain terpaan kasus korupsi yang menjerat para kader elitenya, terus melorotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pileg merupakan dampak dari kinerja SBY dan Partai Demokrat di pemerintahan. SBY sebagai presiden dan Demokrat sebagai partai berkuasa dinilainya gagal dalam membentuk pemerintahan yang baik.

“Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah ini sangat negatif. Publik menilai SBY dan Partai Demokrat tidak berhasil membentuk satu pemerintahan yang baik. Kinerjanya tidak maksimal,” ujar dia.

Hanta menambahkan, konvensi calon presiden Partai Demokrat yang semula dibentuk untuk mengangkat citra partai juga gagal. Menurutnya, Konvensi Demokrat hingga saat ini belum bisa mengangkat tokoh baru yang cukup kuat seperti SBY pada Pemilu 2004 dan 2009. Publikasi konvensi Demokrat juga cenderung meredup di media massa akhir-akhir ini.

“Konvensi ini kan cara terakhir Demokrat untuk mengangkat citra partai. Kalau konvensi ini juga tidak berhasil, tentu saja citra Demokrat akan sulit untuk naik. Jadi tiga faktor itu saya kira, kasus korupsi yang menjerat kader, kinerja pemerintah yang tidak maksimal, dan konvensi Demokrat yang meredup, ini menyebabkan citra partai sulit terangkat. Meski SBY sudah didaulat sebagai Ketua Umum sekalipun,” pungkas Hanta.

SBY menggantikan Anas sebagai Ketum Demokrat ketika Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. KLB digelar setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketum pasca-ditetapkan tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepengurusan diubah, salah satunya ditunjuknya Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian DPP.

Survei Kompas, elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 11,1 persen (akhir 2012), menjadi 10,1 persen (pertengahan 2013), lalu turun lagi menjadi 7,2 persen di akhir 2013. Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang dirilis pada Kamis (13/3/2014) bahkan menempatkan Demokrat di urutan keenam dengan elektabilitas hanya 2,24 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com