Satu Tahun Gantikan Peran Anas di Demokrat, SBY Dinilai Gagal

Kompas.com - 14/03/2014, 12:39 WIB
Ilustrasi. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum. Gambar diambil pada Minggu (17/2/2013). KOMPAS/ALIF ICHWAN Ilustrasi. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Anas Urbaningrum. Gambar diambil pada Minggu (17/2/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir satu tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, elektabilitas Demokrat belum juga membaik. Bahkan, tingkat dukungan publik cenderung menurun dibanding ketika masih dipegang Anas Urbaningrum. Hal itu setidaknya terlihat dari hasil berbagai survei.

Pengamat Politik Hanta Yudha menilai, melihat kondisi itu, SBY telah gagal mengangkat citra Demokrat dari terpaan rentetan kasus korupsi.

“Berarti penetapan SBY sebagai Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum ini kan tidak berhasil mengangkat citra partai,” kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/3/2014) pagi.

Hanta berpendapat, selain terpaan kasus korupsi yang menjerat para kader elitenya, terus melorotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pileg merupakan dampak dari kinerja SBY dan Partai Demokrat di pemerintahan. SBY sebagai presiden dan Demokrat sebagai partai berkuasa dinilainya gagal dalam membentuk pemerintahan yang baik.

“Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah ini sangat negatif. Publik menilai SBY dan Partai Demokrat tidak berhasil membentuk satu pemerintahan yang baik. Kinerjanya tidak maksimal,” ujar dia.

Hanta menambahkan, konvensi calon presiden Partai Demokrat yang semula dibentuk untuk mengangkat citra partai juga gagal. Menurutnya, Konvensi Demokrat hingga saat ini belum bisa mengangkat tokoh baru yang cukup kuat seperti SBY pada Pemilu 2004 dan 2009. Publikasi konvensi Demokrat juga cenderung meredup di media massa akhir-akhir ini.

“Konvensi ini kan cara terakhir Demokrat untuk mengangkat citra partai. Kalau konvensi ini juga tidak berhasil, tentu saja citra Demokrat akan sulit untuk naik. Jadi tiga faktor itu saya kira, kasus korupsi yang menjerat kader, kinerja pemerintah yang tidak maksimal, dan konvensi Demokrat yang meredup, ini menyebabkan citra partai sulit terangkat. Meski SBY sudah didaulat sebagai Ketua Umum sekalipun,” pungkas Hanta.

SBY menggantikan Anas sebagai Ketum Demokrat ketika Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali akhir Maret 2013. KLB digelar setelah Anas menyatakan berhenti sebagai ketum pasca-ditetapkan tersangka kasus proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepengurusan diubah, salah satunya ditunjuknya Syariefuddin Hasan sebagai Ketua Harian DPP.

Survei Kompas, elektabilitas Partai Demokrat terus turun dari 11,1 persen (akhir 2012), menjadi 10,1 persen (pertengahan 2013), lalu turun lagi menjadi 7,2 persen di akhir 2013. Survei Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) yang dirilis pada Kamis (13/3/2014) bahkan menempatkan Demokrat di urutan keenam dengan elektabilitas hanya 2,24 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X