Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

529 Jaksa Disiapkan Tangani Sengketa Pemilu

Kompas.com - 13/03/2014, 15:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyiapkan 529 jaksa yang akan bertugas untuk menangani kasus dugaan sengketa Pemilu 2014. Ratusan jaksa itu akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Basuni Masyarief mengatakan, saat ini para jaksa sudah mulai bekerja menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diadukan oleh masyarakat. Mereka bertugas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian.

"Sekarang mereka sudah mulai bekerja. Ada atau tidak ada laporan mereka tetap stay di Sentra Gakumdu," kata Basuni saat peresmian Sentra Gakumdu di Bawaslu, Kamis (13/3/2014).

Basuni menambahkan, untuk tingkat kabupaten/kota, ada dua jaksa yang menangani sengketa pemilu yang telah disiapkan untuk setiap wilayah. Para jaksa itu rata-rata bertugas di kejaksaan negeri.

Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, Kejagung telah memberikan pelatihan khusus kepada para jaksa yang akan menangani sengketa pemilu. Tak hanya itu, Kejagung juga telah mempersiapkan jaksa pengacara negara jika sewaktu-waktu Komisi Pemilihan Umum memerlukan bantuan pembelaan dari pihak yang mengajukan sengketa.

"Berkaitan dengan pemilu, sudah kita lakukan dan sedang berlangsung yaitu pelatihan bagi jaksa untuk menghadapi kasus-kasu pemilu dari Pidum (Pidana Umum)," kata Basrief, di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com